Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Program Sekolah Gratis

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memprioritaskan program sekolah gratis agar semua anak-anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan.

"Soal anggaran, kalau kita tidak membuat sebagai prioritas, maka tidak akan ada," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dikutip Antara, Senin (29/7).

Sekolah gratis di Jakarta memang sudah mendesak diterapkan karena program ini bisa mengakomodasi semua anak yang membutuhkan pendidikan gratis.

Ia mengatakan bahwa pemerintah jangan hanya memprioritaskan bangunan fisik karena pendidikan merupakan investasi pada sektor sumber daya manusia (SDM) yang perlu diperhatikan.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPRD DKI Sepi, Zita Anjani Unggah Sedang di Kafe

Jhonny melanjutkan, permasalahan pendidikan di Jakarta hingga saat ini belum baik karena antara sekolah negeri dan swasta ada perbedaan mencolok yaitu dibiayai pemerintah dan tidak.

"Postur anggaran kita atur sedemikian rupa, jangan sampai fokusnya hanya hal yang bersifat fisik saja, tapi non fisik juga ada. Caranya bagaimana, yaitu dengan sekolah gratis di semua sekolah terutama swasta yang untuk keluarga menengah ke bawah," ujarnya.

Ia menambahkan, program yang saat ini berjalan di DKI untuk sektor pendidikan, yaitu adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan itu masih belum mencakup semua masyarakat. Karena itu perlu adanya pendidikan gratis hingga 12 tahun baik di negeri maupun swasta.

Baca juga:

Kecuali PDIP, 6 Parpol Pemilik Kursi DPRD Solo Temui Mangkunegara X

"Nanti bagaimana teknisnya eksekutif harus mengatur itu, mereka sudah bisa melakukan. Karena dengan adanya KJP sekarang ini masih banyak ijazah yang tertahan. Banyak juga yang putus sekolah dan peruntukannya juga disalah gunakan oleh orang tuanya," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga guna mengurangi potensi angka putus sekolah.

"Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/7).