Pemprov DKI Diminta Perbanyak Lokbin Strategis Bagi Pelaku UMKM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Juli 2024
Pemprov DKI Diminta Perbanyak Lokbin Strategis Bagi Pelaku UMKM

Ilustrasi: Pedagang Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjual harga mangga dengan harga Rp8 ribu per kg jelang berakhirnya musim mangga, Kamis (10/12/2020). ANTARA/Laily Rahmawaty/am

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menyiapkan lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) yang strategis bagi para pelaku UMKM. Sehingga, pelaku UMKM tidak kesulitan untuk memasarkan produk.

Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, para pelaku UMKM, khususnya wirausaha pemula membutuhkan fasilitas atau lokasi berjualan yang strategis. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa ‘naik kelas’.

“Lokbin dan loksem perlu diperbanyak dan diperluas ragamnya,” ujar Suhud dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Baca juga:

Kemeriahan UMKM Fest 2024 di Gedung DPR

Dia menegaskan, penting bagi Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan usulan tersebut agar produk yang dijual para pelaku UMKM banyak terjual. Lokasi strategis yang dimaksud yakni dekat dengan perkantoran dan tempat sekolah.

“Saya kira banyak lokasi-lokasi strategis di Jakarta yang bisa dijadikan Lokbin dan Loksem untuk membantu mendorong peningkatan UMKM,” ucap Suhud.

Baca juga:

Kolaborasi 3 Institusi Dorong Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM

Selain itu, sambung dia, Lokbin dan Loksem juga diharapkan memiliki konsep khas dari produk yang dijual. Contohnya, Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 1800-an identik dengan buah-buahan. Artinya, aktivitas pada saat itu sebagai pusat penjualan buah.

Ada juga ada Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, terkenal dengan aktivitas penjualan beragam jenis tangkapan laut seperti ikan, udang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, gurita, dan sebagainya.

“Misal sentra makanan atau kuliner, buah-buahan, pakaian atau fashion, kerajinan,” pungkas Suhud.

#UMKM #DPRD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Transaksi UMKM Dalam Negeri Periode Januari - Agustus 2025 Tembus Rp 1,49 Triliun
Mendag sebut capaian ini menunjukkan optimisme besar sekaligus bukti produk UMKM Indonesia semakin diminati di pasar global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi UMKM Dalam Negeri Periode Januari - Agustus 2025 Tembus Rp 1,49 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan