Pemprov DKI Diminta Intens Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Ihwal Perpindahan Ibu Kota

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 10 April 2023
Pemprov DKI Diminta Intens Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Ihwal Perpindahan Ibu Kota

Heru Budi Hartono (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, pada Senin (10/4).

Pada acara tersebut, Pj Heru menyampaikan, Jakarta akan terus berupaya untuk melakukan transformasi menuju kota global seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Barang Mewah yang Dipamerkan Keluarga Massdes Palsu

Heru juga mengatakan, pada 2024 mendatang jajarannya terus optimis dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

"Bahwa pada 2024 ada beberapa perhatian, optimis terhadap ekonomi ke depan, dan disiapkan konsep-konsep untuk mengatasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha," ujarnya.

Perwujudan Jakarta menjadi pusat perkembangan ekonomi nasional setelah Ibu Kota berpindah disebutnya telah dibahas dengan kementerian dan instansi terkait. Untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global, ada beberapa indeks yang harus diperhatikan, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan transportasi massa, dan pengurangan kemacetan.

"Keseriusan transformasi Jakarta menjadi kota global merupakan bentuk komitmen keterlibatan Jakarta untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan inovasi dan terobosan terus kita upayakan,” tambahnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Heru Budi Tersangka Korupsi Rp 349 Triliun

Adapun prioritas rencana pembangunan Jakarta tahun 2024 sejalan dengan beberapa penyelesaian prioritas nasional dan pada isu-isu, seperti: 1. Penanggulangan banjir; 2. Penanganan kemacetan; 3. Pemulihan dari perlambatan ekonomi; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Penanganan stunting; serta 6. Penguatan nilai demokrasi.

Secara khusus, Heru meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk merencanakan program pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan berkualitas di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

"Pastikan aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh Heru. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Hubungi Langsung Lurah Kapuk Soal Pengurus RT Minta THR ke Warga

#Heru Budi Hartono #Pemprov DKI #Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Indonesia
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan perayaan tahun ini menandai langkah konkret transisi kota menjelang usia lima abad
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Juni 2026
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Meski memuji kecepatan kerja di lapangan, ia menekankan agar aspek teknis tetap menjadi perhatian utama pengembang
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya jika KAI memerlukan bantuan teknis maupun personel di lapangan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan