Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membatalkan rencana aturan pemisahan tempat duduk laki dan perempuan di dalam angkutan kota (Angkot) sebagai upaya pencegahan tindakan pelecengan seksual.

"Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat, terhadap wacana pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot saat ini belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (13/7).

Baca Juga:

PSI Kritik Pemisahan Laki dan Perempuan Bukan Solusi Atasi Pelecehan di Angkot

Untuk menangani serta pencegahan pelecehan seksual, ucap Syafrin, Pemda DKI telah membentuk POS Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) di moda transportasi yang di dalamnya dilengkapi dengan nomor aduan 112 dan petugas yang sudah terlatih dalam menangani kasus-kasus terkait.

Fasilitas POS SAPA tersebut sudah terdapat di 23 halte TransJakarta, 13 stasiun kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan 6 stasiun kereta Lintas Rel Terpadu (LRT).

Serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi bersama komunitas atau organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam pengentasan pelecehan dan peningkatan perlindungan Perempuan dan Anak.

"Mewajibkan setiap angkot atau transportasi publik memasang stiker informasi nomor darurat pengaduan pelecehan seksual dengan nomor aduan yaitu 112 di tempat yang terlihat jelas oleh seluruh penumpang," ucapnya.

Syafrin menambahkan, direncanakan ke depan POS SAPA akan terus ditambahkan termasuk menjangkau layanan Angkot.

Baca Juga:

Imbas Pelecehan Seksual, Dishub DKI Pisahkan Penumpang Pria dan Wanita di Angkot

Selain itu, Pengemudi Angkutan Umum yang tergabung dalam Program Jaklingko sudah dilakukan pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya memuat kurikulum layanan prima termasuk penanganan/cara bertindak dalam menghadapi keadaan darurat melalui program Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum.

Sambung Syafrin, pemasangan CCTV diberbagai stasiun, halte, terminal dan kendaraan umum juga sedang dilakukan, untuk mendeteksi sekaligus mengurangi potensi gangguan tersebut.

Bahkan, melalui Jaklingko, sistem ticketing terintegrasi akan melakukan penerapan konsep face recognition yang diyakini akan meningkatkan rasa nyaman para penumpang, terutama perempuan dan anak-anak.

Kendati begitu, anak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji lebih lanjut ide terkait angkot/mikrotrans khusus perempuan. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot