Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kapala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik lokal di wilayah Jabodetabek selama masa PSBB saat hari Raya Lebaran Idul Fitri.
Bila masyarakat masih nekat melakukan mudik lokal Dishub DKI tak segan-segan akan menderek mobil pemudik.
Baca Juga:
Abaikan PSBB, Polisi Ancam Bubarkan Keramaian di Pusat Perbelanjaan
Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.
Anies juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar dan atau Masuk DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona (Covid-19).
"Kami akan lakukan penghentian kendaraannya (bila mudik lokal), bisa mobilnya kami derek dan kami pindahkan," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (20/5).
Syafrin mengungkapan, ada 33 lokasi cek point di perbatasan wilayah Jabodetabek untuk menjaga mobilitas warga mudik lokal saat Lebaran 1441 Hijriah.
"Sudah ada 33 lokasi check point yang kami jaga bersama-sama Dinas Perhubungan, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan juga Kodam Jaya, kami melakukan pemantauan," tutur dia.
Tak hanya bertugas di cek point, Syafrin juga mengatakan, petugas gabungan akan melakukan patroli untuk mendeteksi adanya warga yang melanggar aturan itu.
"Jadi ada petugas yang bergerak mobile sehingga begitu ada indikasi terjadi mudik lokal," tutupnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendukung Pergub no 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar dan atau Masuk DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona.
Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik mengatakan, penerbitan payung hukum daerah tersebut adalah keharusan yang perlu dilakukan Pemprov DKI dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona yang masih kerap terjadi di seluruh wilayah Jakarta.
Baca Juga:
Kasus Suap Proyek Masjid, Bupati Solok Selatan Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Sehingga menurutnya, aturan tersebut akan selaras dengan anjuran Pemerintah Pusat yang sudah melarang keras kegiatan mudik dalam rangka melawan Covid-19 di Indonesia.
"Saya kira (Pergub 47/2020) ini upaya untuk memperlambat penularan, dan juga memperkecil orang yang terpapar (corona). Apalagi dari Pemerintah (Pusat dan DKI) sudah dibilang tidak boleh mudik, maka konsekuensinya kalau tidak boleh mudik, ketika mau balik harus ada pengetatan dan saya setuju dengan hal ini," jelas dia Selasa (19/5) lalu.(Asp)
Baca Juga:
Kisah Sopir Bus Kena PHK, Mudik Jalan Kaki Ratusan Kilometer Jakarta-Solo
