Pemprov DKI Anggarkan Rp 7,7 Triliun Tangani Kemiskinan, DPRD Singgung Ketepatan Penyaluran Bansos

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 30 Oktober 2023
Pemprov DKI Anggarkan Rp 7,7 Triliun Tangani Kemiskinan, DPRD Singgung Ketepatan Penyaluran Bansos

Ilustrasi penduduk miskin. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terdapat 5,2 juta penduduk ibu kota berstatus orang miskin.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 7,77 triliun untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan di Raperda APBD tahun anggaran 2024.

Program itu, menjadi salah satu dari enam program prioritas yang diusulkan Pj Heru Budi Hartono untuk dibahas dan didalami DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan jumlah itu sangat besar dan perlu identifikasi ulang untuk mengetahui jumlah yang akurat.

Dengan demikian, ia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran.

"Ketepatan sasaran itu faktor yang sangat penting. Masyarakat yang masuk kategori miskin belum tentu tiga atau empat bulan lagi masih di kategori tersebut," papar Anggara, Senin (30/10).

Anggara menyampaikan, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 7,77 triliun dalam Raperda APBD tahun 2024 merupakan akumulasi dari tiga program jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial. Masing-masing program Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar Rp 700 miliar.

Dengan kasus stunting yang masih tinggi dan sangat dibutuhkannya bantuan lain untuk kalangan Lansia di Jakarta, ketepatan data penerima dan evaluasi secara berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Untuk itu, ia berharap Dinas Sosial terus meningkatkan sinergitas kerja bersama jajaran UKPD di tingkat wilayah sampai lapiran RT dan RW, juga memanfaatkan peran kader lingkungan.

"Jadi pemadupadanan data, perbaikan data berkala itu sangat penting sebelum melakukan evaluasi-evaluasi bantuan sosial yang kita berikan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari memastikan bahwa pihaknya terus melaksanakan pembaruan data penerima, melalui verifikasi dan validasi.

"Pemprov DKI saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap para penerima jaminan sosial agar tepat sasaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Penanganan Fakir miskin yaitu ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," terangnya.

Premi menjelaskan, dari verifikasi dan validasi yang dilakukan sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1,1 juta orang dari 5,2 juta yang berdasarkan DTKS berstatus miskin.

"Kalau dari data DTKS, itu yang saat ini kita lakukan verifikasi dan validasi lapangan, dan disana kita temukan ada 1,1 juta orang yang sudah tidak layak mendapatkan Bansos. Inilah yang kami keluarkan dari penerima bansos. Total anggaran yang kami siapkan tahun 2024 Rp 700 miliar untuk semua jenis Bansos baik kategori anak, lansia, maupun disabilitas," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Rakyat Miskin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan