Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Kota Depok Depok telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Juga:
Airlangga Beberkan Hasil Rapat dengan Jokowi Terkait Pajak Hiburan
Pemkot Depok Jawa Barat menerapkan aturan baru tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar lebih kompetitif.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryonomengatakan untuk tahap awal kami lakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para wajib pajak (WP) di Kota Depok, mengenai aturan pengelolaan pajak daerah yang baru.
Ia mengatakan, maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberitahukan adanya mekanisme yang berubah serta tarif pajak yang diubah untuk memberikan penguatan pajak di daerah. Misalnya, pajak parkir yang tarifnya turun dari 30 persen menjadi 10 persen, namun parkir valet menjadi objek pajak.
"Kemudian ada perubahan untuk mekanisme pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)," katanya.
Peserta sosialisasi terdiri atas beberapa WP, di antaranya, Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang objeknya adalah Penyerahan Makanan dan Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan. Atau yang sebelumnya dikenal dengan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Parkir.
"Melalui sosialisasi ini, WP paham adanya kebijakan yang dibuat adalah untuk memberi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak," katanya. (*)
Baca Juga:
Bapemperda DKI: Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen Batas Bawah dari UU
