Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp 1.459,03 triliun per Oktober 2025 atau setara 70,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 1,75 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) per 21 November 2025.
"Ada kenaikan 20,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2024,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.
Secara akumulatif, jumlah tambahan pajak dari Satgas PKH per 21 November 2024 mencapai Rp 25,86 triliun. Adapun pada periode yang sama tahun ini, nilainya mencapai Rp 31,1 triliun.
Baca juga:
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Bila ditinjau berdasarkan jenis kegiatan, tambahan setoran dari hasil pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp 180 juta, hasil pengawasan pajak Rp 138,4 miliar, dan percepatan pelunasan utang pajak senilai Rp 1,6 triliun.
“Jadi, total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan dan kegiatan rutin sekitar Rp 1,75 triliun,” ujar Bimo.
Selain tambahan pajak dari Satgas PKH, DJP juga menyerap tambahan Rp 11,48 triliun dari 104 wajib pajak inkrah per 20 November 2025.
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum. (*)
