Eddy Flo
MerahPutih.Com - Setahun sudah posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno. Berdasarkan kesepatakan partai pengusung yakni Gerindra dan PKS, jatah Wagub DKI akan diisi kader atau calon dari PKS.
Namun, setelah kurang lebih 350 hari, PKS tak juga meloloskan kadernya untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Ada apa dengan partai dakwah ini?
Baca Juga: Wagub DKI Molor, Pengamat Salahkan Kekalahan Prabowo di Pilpres
Pengamat politik Wempy Hadir menyoroti lemahnya diplomasi PKS dibalik kegagalan DPRD DKI Jakarta memilih pengganti Sandiaga Uno.
"Maka konsekuensi logisnya adalah PKS mesti melakukan konsolidasi kekuatan politik agar segera dibahas terkait dengan nasib cawagub yang mereka usung," kata Wempy kepada MP (merahputih.com) di Jakarta, Senin (12/8).
Lebih lanjut, Wempy memaparkan faktor kekuatan politik PKS yang tidak signifikan di parlemen Kebon Sirih membuat konsolidasi pemilihan Wagub menjadi tidak menentu dan gampang buyar.
"Saya melihat bahwa PKS tidak memiliki kekuatan secara politik yang signifikan," tambah Direktur Indo Polling Network ini.
Wempy beranggapan, tarik ulur ini bisa saja dibaca bahwa Gerindra juga punya kepentingan untuk posisi wagub DKI Jakarta. Apalagi gubernur Anies Baswedan bukan merupakan kader Gerindra.
Sementara pada pilgub kali lalu, segala sumber daya yang dimiliki oleh Gerindra dikerahkan untuk memenangkan pasangan Anies-Sandi saat itu.
Nah energi begitu besar yang sudah dikeluarkan tidak mungkin mau dihilangkan begitu saja. Apalagi pertarungan di pilpres kader dari Gerindra kalah.
"Artinya mempertahankan posisi wakil gubernur dari kader Gerindra adalah sebuah pilihan strategis bagi partai. Sehingga pembahasan terkait dengan posisi wagub DKI Jakarta masih menemukan jalan buntu," jelas Wempy.
Situasi ini tentu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, bagi Anies ketiadaan wakil gubernur tidak terlalu dipikirkan. Sebab tugas- tugas lain bisa didelegsikan kepala dinas terkait atau Sekda.
Tapi partai pengusung seperti Gerindra ketiadaan wakil gubernur sangat merugikan. Sebab semua keputusan strategis diambil alih oleh gubernur sendiri.
"Sementara partai tentu membutuhkan kader yang bisa menterjemahkan visi dan misinya dalam bentuk kebijakan publik. Kalau kebijakan publiknya mendapatkan respon yang positif, maka parpol-lah yang mendapatkan benefit. Demikianpun sebaliknya," jelas Wempy.
Baca Juga: Anies Jengkel Kursi Wagub DKI Terlalu Lama Kosong
Wempy yakin, kelemahan dari ketiadaan Wagub DKI Jakarta bisa saja menjadi alasan bagi Anies suatu saat jika ada kebijakan publik yang tidak berhasil atau janji kampanye yang tidak terpenuhi.
"Akhirnya kekuasaan jatuh pada pencitraan semata dibandingkan dengan menunaikan janji-janji saat kampanye yang lalu," tutup Wempy Hadir.
Kursi Wagub DKI dipastikan kosong hingga pelantikan Presisden dan Wakil Presiden, Oktober mendatang. Alasannya, Pansus DPRD memilih untuk menyerahkan tugas mencari pendamping Anies Baswedan itu ke periode selanjutnya
Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) tatib Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus menyebut, pelaksanaan Rapimgab pembahasan tatib Wagub DKI kemungkinan akan terlaksana setelah Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dilantik.
Alasannya, sisa masa kerja yang dimiliki DPRD periode 2014-2019, tinggal beberapa minggu lagi. Anggota DPRD baru akan dilantik pada 26 Agustus 2019 mendatang.(Knu)
Baca Juga: Pengamat Ungkap Penyebab Molornya Pemilihan Wagub DKI
