Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Genap satu tahun memimpin ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno mengakui persoalan klasik Jakarta seperti banjir dan kemacetan masih belum sepenuhnya teratasi.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Pramono menegaskan bahwa sejumlah masalah mendasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Memang persoalan-persoalan dasar masih ada, kemacetan masih ada, banjir masih ada, kemudian persoalan polusi masih ada. Dan itulah yang secara khusus ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini," ujar Pramono di Jakarta, Jumat (20/2).
Baca juga:
Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 Bakal DIbuka 22 Februari, Cek Kota Tujuan dan Syarat Lengkapnya!
Selain persoalan banjir dan macet, Pramono juga menyinggung janji kenaikan insentif bagi pengurus RT/RW yang belum terealisasi. Ia menjelaskan, pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dalam APBD 2026 sebesar Rp15 triliun mempersempit ruang fiskal Pemprov DKI.
"Yang belum adalah yang saya janjikan pada waktu itu, hal yang berkaitan dengan insentif untuk RT/RW. Karena kemarin dana kita kan DBH-nya dipotong 15 triliun, ruang fiskalnya menjadi sempit. Tetapi saya akan tetap menindaklanjuti itu dalam waktunya segera akan kita inikan," katanya.
Program pemasangan CCTV di setiap RT/RW juga belum berjalan sesuai rencana. Namun, Pramono memastikan program tersebut akan mulai dilaksanakan tahun ini.
"Program itu akan kami lanjutkan, mudah-mudahan dalam tahun ini Jakarta akan mempunyai CCTV yang lebih lengkap, terutama sebenarnya untuk transportasi," tambahnya.
Secara umum, ia menilai sebagian besar program kerja telah terealisasi, meski masih terdapat sejumlah kekurangan.
"Jadi secara keseluruhan sebenarnya hampir semuanya terealisasikan, tapi memang minor bangetlah ada," lanjutnya.
Baca juga:
Rano Karno menambahkan, dari 40 program yang dicanangkan, sekitar 97 persen telah selesai direalisasikan. Tersisa tiga poin yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Menurut Rano, APBD 2026 akan menjadi pijakan untuk menjalankan program lanjutan dengan fokus pada tiga persoalan besar: banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI mulai melakukan pembebasan lahan di sejumlah titik bantaran Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung guna mendukung normalisasi sungai.
"Untuk itu, saya berharap masyarakat Ciliwung yang terkena, kita bisa bekerjasama. Artinya, kalau kita tidak bisa bekerjasama, sulit bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta," ujar Rano.
Terkait kemacetan, Rano menilai penambahan jalan bukan lagi solusi. Pemprov DKI memilih memperluas layanan Transjabodetabek sebagai alternatif transportasi massal. Saat ini telah beroperasi tujuh rute dan dalam waktu dekat akan diresmikan rute baru Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
Baca juga:
Sementara untuk pengentasan kemiskinan, berbagai program subsidi dan bantuan sosial tetap berjalan, termasuk layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, meski membutuhkan anggaran besar.
"Jadi artinya saya sangat yakin, di tahun kedua ini kami sudah mempunyai program. Apa yang akan kita lakukan? Tentu program itu kita lakukan tahun per tahun. Walaupun periode kita lima tahun. Nah kemudian baru kita bisa evaluasi setelah saat kita selesai," pungkasnya. (Asp)
