Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemilihan Wagub DKI Dinilai Langgar Maklumat Kapolri dan PSBB

Eddy FloEddy Flo - Senin, 06 April 2020
 Pemilihan Wagub DKI Dinilai Langgar Maklumat Kapolri dan PSBB

Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengkritik pemilihan Wakil Gubernur DKI yang dimenangkan oleh Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Menurut Ramses, kegiatan yang memang membuat orang berkumpul itu jelas melanggar Maklumat Kapolri di tengah pandemi COVID.-19.

Baca Juga:

Pemkab Boyolali Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bangunan Rusunawa

Menurut Ramses, kalau prosesnya tatap muka, maka berseberangan maklumat kapolri. Harusnya sekarang lebih konsentrasi pada kasus corona.

Suasana pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD
Tangkapan layar siaran langsung pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).(ANTARA/Livia Kristianti)

"Dari dulu ngapaiin aja mereka?” kata Ramses kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menilai para pemangku kebijakan di Provinsi DKI Jakarta lebih bijak dengan menunda proses pemilihan. Termasuk hadirnya Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Sebaiknya proses itu ditunda saja dulu sampai situasi membaik, agar penanganan corona lebih terfokus,” jelas Ramses.

Ia juga mempertanyakan langkah Anies soal pendampingnya, belakangan. Padahal sejak lama Anies disebut tidak ‘ngotot’ minta usulan nama dari Partai.

“Anies juga ini dari dulu gak minta partai-partai segera kasih nama wagub agar prosesnya segera berjalan, sekarang baru mulai hiruk pikuk,” ujar pengajar di Universitas Mercu Buana ini.

Ia juga menegaskan, kehadiran Anies dalam proses pemilihan wagub DKI jelas melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apalagi kegiatan itu sampai dihadiri ratusan orang.

“Kalau dia (Anies) hadir maka tentu sudah melanggar PSBB donk. Iyakan kan jelas itu penegasan PSBB itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria (A Riza) dari Gerindra terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menang atas Nurmansjah Lubis dari PKS di Rapat Paripurna (Rapur) Pemilihan Wagub.

Baca Juga:

ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna

Rapat tersebut dilaksanakan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4). Dalam pemilihan tersebut sebanyak 100 anggota menggunakan hak pilihnya.

Riza menang dengan perolehan suara sebanyak 81. Sedangkan Nurmansjah mendapat perolehan suara 17. Suara tidak sah sebanyak 2.

Dengan hasil tersebut, A Riza terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Proses selanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan melaporkan hasil pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri.(Knu)

Baca Juga:

MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pengamat Politik #Ahmad Riza Patria
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Bagikan