Pemilihan Wagub DKI Dinilai Langgar Maklumat Kapolri dan PSBB

Eddy FloEddy Flo - Senin, 06 April 2020
 Pemilihan Wagub DKI Dinilai Langgar Maklumat Kapolri dan PSBB

Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengkritik pemilihan Wakil Gubernur DKI yang dimenangkan oleh Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Menurut Ramses, kegiatan yang memang membuat orang berkumpul itu jelas melanggar Maklumat Kapolri di tengah pandemi COVID.-19.

Baca Juga:

Pemkab Boyolali Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bangunan Rusunawa

Menurut Ramses, kalau prosesnya tatap muka, maka berseberangan maklumat kapolri. Harusnya sekarang lebih konsentrasi pada kasus corona.

Suasana pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD
Tangkapan layar siaran langsung pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).(ANTARA/Livia Kristianti)

"Dari dulu ngapaiin aja mereka?” kata Ramses kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menilai para pemangku kebijakan di Provinsi DKI Jakarta lebih bijak dengan menunda proses pemilihan. Termasuk hadirnya Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Sebaiknya proses itu ditunda saja dulu sampai situasi membaik, agar penanganan corona lebih terfokus,” jelas Ramses.

Ia juga mempertanyakan langkah Anies soal pendampingnya, belakangan. Padahal sejak lama Anies disebut tidak ‘ngotot’ minta usulan nama dari Partai.

“Anies juga ini dari dulu gak minta partai-partai segera kasih nama wagub agar prosesnya segera berjalan, sekarang baru mulai hiruk pikuk,” ujar pengajar di Universitas Mercu Buana ini.

Ia juga menegaskan, kehadiran Anies dalam proses pemilihan wagub DKI jelas melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apalagi kegiatan itu sampai dihadiri ratusan orang.

“Kalau dia (Anies) hadir maka tentu sudah melanggar PSBB donk. Iyakan kan jelas itu penegasan PSBB itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria (A Riza) dari Gerindra terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menang atas Nurmansjah Lubis dari PKS di Rapat Paripurna (Rapur) Pemilihan Wagub.

Baca Juga:

ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna

Rapat tersebut dilaksanakan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4). Dalam pemilihan tersebut sebanyak 100 anggota menggunakan hak pilihnya.

Riza menang dengan perolehan suara sebanyak 81. Sedangkan Nurmansjah mendapat perolehan suara 17. Suara tidak sah sebanyak 2.

Dengan hasil tersebut, A Riza terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Proses selanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan melaporkan hasil pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri.(Knu)

Baca Juga:

MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pengamat Politik #Ahmad Riza Patria
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan