Pemerintah Wajib Pastikan Kesiapan Teknis dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Tapera

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah untuk segera menyiapkan ketentuan teknis secara jelas dan transparan, khususnya mengenai pengawasan dan pengelolaan dana Tapera.

“Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau memang menjadi kewajiban negara sesuai amanah UUD 1945. Untuk itulah, negara menyelenggarakan sistem tabungan perumahan. Namun, pemerintah wajib mempersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran untuk memastikan terjaminnya manfaat bagi peserta di kemudian hari,” kata Puteri, dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Simak! Potongan Gaji Tiap Bulan untuk Iuran Tapera

Program Tapera dijalankan sebagai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Melalui PP No 25 Tahun 2020, pemerintah membentuk BP Tapera yang bertugas untuk mengelola Tapera, meliputi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera.

Dana Tapera dikumpulkan melalui iuran sebesar 3 persen dari gaji per bulan pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, BUMDes, dan swasta. Iuran tersebut dibayarkan 2,5 persen oleh peserta pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara untuk pekerja mandiri, nantinya harus membayar penuh sebesar 3 persen per bulan.

“Yang menjadi poin krusial dalam skema iuran ini adalah dasar perhitungan serta formulasi besaran simpanan terhadap gaji karena menyangkut kesiapan dan kapasitas pekerja dan pemberi kerja agar tidak merasa terbebani," ujar Puteri.

Apalagi, kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, sekarang pemerintah juga menarik potongan iuran wajib lain seperti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

"Oleh karenanya, ketentuan iuran pada program ini harus diatur dengan rinci dan disosialisasikan kepada pemberi kerja dan peserta Tapera,“ imbuhnya.

BP Tapera juga dapat menempatkan dana dalam instrumen investasi dalam negeri, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, yang dilakukan oleh manajer investasi. Skema pemupukan dana tersebut berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang portofolio investasinya dapat ditempatkan pada deposito perbankan, surat utang pemerintah dan bentuk lainnya.

Kegiatan tersebut diawasi oleh Komite Tapera, yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisioner OJK, serta unsur profesional.

Mengenai hal ini, Puteri menyoroti mekanisme pengawasan kegiatan pemupukan dana, agar dilaksanakan secara hatihati berdasarkan kaidah good governance, transparansi, dan akuntabilitas.

“Persoalan industri jasa keuangan yang telah terjadi, tentunya menjadi pelajaran akan pentingnya prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam penghimpunan dan investasi dana masyarakat," kata dia.

Baca Juga:

Dukung Tapera, KSPI Minta Pemerintah Sediakan Rumah dan Berlaku Khusus WNI

Untuk itu, lanjut Puteri, Komite Tapera perlu secara ketat mengawasi kelayakan model bisnis dan investasi yang akan dijalankan oleh BP Tapera. Pengawasan ini termasuk penentuan manajer investasi yang akan mengelola dana tersebut guna mencegah moral hazards.

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini meminta agar masukan, pandangan dan kritik dari publik dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun ketentuan teknis pelaksanaan program Tapera.

"Keberhasilan program ini dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat. Apabila saat ini masih terjadi pro kontra di tengah masyarakat, sudah sewajarnya bagi pemerintah untuk menampung aspirasi tersebut sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan ketentuan teknis,"pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera