MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dukungan ini diberikan KSPI lantaran perumahan merupakan hak setiap warga negara.
Meskipun memberikan dukungan, KSPI meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI.
Baca Juga
Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera
“Karena perumahan itu adalah hak dasar rakyat, maka dalam program ini pemerintah harus menyedikan rumah. Bukan hanya mengumpulkan tabungan kemudian meminta peserta untuk membeli rumah sendiri,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (9/6).
Jika hanya berbentuk tabungan, lanjut Said Iqbal, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah. Menurutnya dengan membangun perumahan sendiri, seperti konsep Perumnas, pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah.
"Jadi tidak melalui pengembang yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan," ujarnya.
Said Iqbal melanjutkan, karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah. Hal yang lain, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0%.
Baca Juga
“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah. Jika ini dijakankan, maka akan menjadi solusi bagi kaum buruh agar bisa memiliki rumah," tegas dia.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Menurutnya, dengan harga rumah yang semakin mahal, banyak buruh yang tidak bisa memiliki rumah.
Obon juga berpendapat, sebaiknya program ini berupa pengadaan rumah untuk buruh. Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan.
“Saya kira ini program baik yang harus kita dukung,” katanya.
Baca Juga
Namun demikian, Obon memberikan catatan, bahwa program ini jangan sampai memberatkan buruh.
“Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5%. Selain itu harus ada kontribusi dari pemerintah,” kata Obon Tabroni. (Pon)