Prabowo Tetapkan KPR 40 Tahun, Cicilan Bulanan Rumah Subsidi Bisa Rp 800 Ribu

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Prabowo Tetapkan KPR 40 Tahun, Cicilan Bulanan Rumah Subsidi Bisa Rp 800 Ribu

Komplek perumahan subsidi. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru terkait kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Langkah ini diyakini akan meringankan beban angsuran masyarakat, terutama untuk rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan perpanjangan tenor KPR akan membuat cicilan bulanan lebih terjangkau.

“Presiden sudah memerintahkan dari KPR 30 tahun menjadi 40 tahun, tentu kita lakukan dan sesuaikan regulasinya,” kata Maruarar di Bandarlampung, Kamis (7/5).

Baca juga:

KPR Masih Dominasi Pembelian Rumah di Indonesia

Ilustrasi Cicilan Bulanan Rumah Subsidi

Maruarar memberikan ilustrasi rumah subsidi tapak dengan tenor 10 tahun cicilannya sekitar Rp 1,7 juta per bulan, tenor 15 tahun Rp 1,4 juta, tenor 20 tahun Rp 1,1 juta, dan tenor 40 tahun bisa turun menjadi Rp 800–900 ribu.

“Regulasi segera disiapkan, kita buat formulasinya untuk KPR 40 tahun," imbuh mantan politikus PDIP itu, dilansir Antara

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk mendukung kebijakan KPR 40 tahun.

"Dan perlu komunikasi dengan pengembang, konsumen, perbankan, semua ekosistem ini harus berkoordinasi agar aturan bisa berjalan,” tutur menteri yang akrab disapa Ara itu.

Baca juga:

Percepat Penyerapan Rumah Subsidi, Presiden Bakal Luncurkan 25 Ribu Unit Rumah di Bogor

Efek Positif ke Pasar Properti

Tak hanya meringankan angsuran, Ara optimistis kebijakan ini diyakini akan memperluas pasar properti. Dengan cicilan lebih rendah, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan lebih mudah memiliki rumah.

Kebijakan KPR 40 tahun menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. “Ini bentuk dukungan pemerintah untuk rakyatnya,” tandas Menteri PKP. (*)

#Rumah Subsidi #KPR #Perumahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Pemerintah Siapkan Akad 71 Ribu Rumah Bersubsidi di Pusatkan di Malang
Pelaksanaan akad massal rumah subsidi tersebut melanjutkan rangkaian kegiatan serupa yang telah digelar pemerintah dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Akad 71 Ribu Rumah Bersubsidi di Pusatkan di Malang
Indonesia
Kolaborasi Habitat for Humanity dan Pemkab Sragen Dorong Hunian Layak bagi 101 Keluarga
Habitat for Humanity Indonesia dan Pemkab Sragen membantu 101 keluarga meningkatkan kualitas hunian melalui program BSPS dengan total dukungan Rp40 juta per keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Kolaborasi Habitat for Humanity dan Pemkab Sragen Dorong Hunian Layak bagi 101 Keluarga
Berita Foto
Dua Show Unit Allurea Type E Lengkapi Pilihan Hunian Asthara Skyfront City
Kunjungan show unit Allurea Type E tipe terbaru di Cluster Allurea Extension, Tangerang (15/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Oktober 2026
Dua Show Unit Allurea Type E Lengkapi Pilihan Hunian Asthara Skyfront City
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Indonesia
Program 3 Juta Rumah, KPR FLPP Perluas Akses Hunian bagi Pekerja Informal
KPR FLPP memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja informal. Ahmad Yasin, kurir di Brebes, menjadi salah satu penerima pembiayaan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Program 3 Juta Rumah, KPR FLPP Perluas Akses Hunian bagi Pekerja Informal
Indonesia
KPP Sudah Tembus Rp 25 Triliun, Ini Rangkaian Program Pemerintah untuk Hunian Masyarakat
Maruarar Sirait mengungkap perkembangan KPP, BSPS, FLPP hingga kebijakan BPHTB dalam upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
KPP Sudah Tembus Rp 25 Triliun, Ini Rangkaian Program Pemerintah untuk Hunian Masyarakat
Indonesia
Harga Rusun di Jakarta Ditetapkan Rp 13 Juta Sampai Rp 14,5 Juta Per Meter Persegi, Kredit Bunga 6 Persen
Berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Harga Rusun di Jakarta Ditetapkan Rp 13 Juta Sampai Rp 14,5 Juta Per Meter Persegi, Kredit Bunga 6 Persen
Indonesia
Adik Prabowo Ingatkan Larangan Borong Hunian Terjangkau: Jangan Ada Oknum Nakal
Hashim mengantisipasi adanya pihak yang membeli hunian dalam jumlah besar, terutama jika kualitas bangunan dan lokasinya membuat nilai properti meningkat tajam.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Adik Prabowo Ingatkan Larangan Borong Hunian Terjangkau: Jangan Ada Oknum Nakal
Bagikan