Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perbankan saat ini dinilai cenderung lebih selektif dalam melakukan proses underwriting pada debitur kredit pemilikan rumah (KPR) guna memastikan kemampuan bayar debitur di masa depan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa dari sisi risiko kredit, rasio non-performing loan (NPL) penyaluran KPR secara historis masih tetap manageable. Tercatat, pada Maret 2026, rasio NPL KPR sebesar 3,14 persen.
"Ini menunjukkan bahwa perbankan memiliki manajemen risiko yang efektif di tengah kondisi perekonomian saat ini," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulisnya di Jakarta, Senin.
Penyaluran KPR oleh perbankan pada Maret 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca juga:
Porsi Pekerja Nonformal Akses Kredit Rumah Minim, Baru Capai 13,03 Persen
Kinerja KPR pada periode tersebut relatif melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 16,31 persen (yoy).
Berdasarkan segmentasi, perlambatan penyaluran KPR tersebut terjadi hampir pada seluruh tipe rumah, terutama untuk tipe 21 yang jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Mengenai sejumlah bank yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR di level single digit, Dian menyampaikan bahwa perkembangan tersebut merupakan refleksi dari sikap perbankan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan keselarasan dengan risk appetite masing-masing bank.
"Secara umum, pertumbuhan kredit harus didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat, terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran secara berkelanjutan," kata Dian.
Fenomena pertumbuhan saat ini menunjukkan bahwa perbankan sedang melakukan penyesuaian strategi agar penyaluran kredit tetap berkualitas tinggi di tengah dinamika ekonomi global.
Ia mengatakan, dengan dukungan berbagai program pemerintah yang dikombinasikan dengan bauran kebijakan dari otoritas.
Dian mengatakan, hal ini akan menjadi pendorong kuat bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan fungsi intermediasinya, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR.
Program pemerintah dimaksud antara lain keberlanjutan insentif seperti PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) serta skema pembiayaan perumahan yang inovatif.
"OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan," katanya.
