Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi

Komplek perumahan subsidi. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.

Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Tujuannya sangat baik, memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah,

kata Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu (17/6).

Target Skema KPR 40 Tahun Diketok Tahun Ini

Pemerintah menargetkan aturan pendukung skema KPR 40 tahun rampung pada tahun ini. Simulasi dan persiapan regulasi sedang dilakukan agar kebijakan dapat segera diumumkan secara resmi.

Baca juga:

Prabowo Tetapkan KPR 40 Tahun, Cicilan Bulanan Rumah Subsidi Bisa Rp 800 Ribu

“Sudah dipelajari satu setengah bulan ini, sudah bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF, nanti diajukan ke Tapera dulu,” imbuh Ara, sapaan akrab Menteri PKP.

Menteri Ara menambahkan aturan skema tenor panjang ini akan dibahas dalam Komite Tapera yang melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga:

Bunga KPR FLPP Diusulkan Naik, Menteri Lagi Cari Waktu Tepat

Fleksibilitas Tenor Masih Terbuka

Lebih jauh, Ara menegaskan skema tenor 40 tahun bersifat pilihan. Dilansir Antara, masyarakat calon pembeli rumah KPR tetap bisa memilih tenor lebih pendek, seperti 10, 20, atau 30 tahun, sesuai kemampuan.

Fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah,

Menteri PKP Maruarar Sirait.

(*)

#KPR #Rumah #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Bagikan