Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2).
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengakui adanya keterlambatan informasi berkaitan dengan karantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Tiongkok di Natuna.
Baca Juga:
Masih Suka Begadang? Hati-Hati Otak Bisa Memakan Selnya Sendiri!
"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi, ya, keterlambatan informasi," kata Mahfud usai pertemuan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Selasa (3/2).
Menurut Mahfud, keterlambatan informasi tersebut memicu gejolak di kalangan warga Natuna. Warga melakukan demonstrasi untuk menolak karantina WNI di Natuna.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna. Agak terlambat dan itu supaya anda maklumi," ujarnya.
Mahfud mengklaim keterlambatan informasi ini lantaran pemerintah sedang fokus berupaya memulangkan WNI dari wilayah terdampak virus Corona Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.
Pemerintah pusat belum sempat melakukan sosialisasi. Sementara WNI asal Tiongkok sudah ditempatkan di Natuna.
"Begitu mendapat Greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita, WNI dari Wuhan, RRT (Tiongkok), itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," ungkap dia.
Baca Juga:
Diketahui, sejumlah masyarakat Natuna menggelar demonstrasi, pada Minggu (2/2) kemarin. Mereka berdemonstrasi untuk menolak wilayah Natuna menjadi tempat observasi dan karantina WNI yang pulang dari Tiongkok. Mereka khawatir virus Corona tersebar di Natuna. (Pon)
