Pemerintah Tak Terbuka Soal Corona, Gerindra: Jokowi Melanggar UU Nomor 36 Tahun 2009

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mendesak agar Presiden Joko Widodo bersikap terbuka tentang sebaran virus corona di Indonesia. Menurut dia, masalah virus corona tak perlu ditutup-tutupi karena hal ini demi keselamatan dan keamanan warga.

"Jika pemerintah menyembunyikan informasi justru Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus corona," ungkap Arief Poyuono kepada wartawan, Sabtu (14/3).

Baca Juga:

Tangkal Corona, Apple Imbau Karyawanya Tak Tawarkan Uji Coba Produk

Jokowi justru akan menciptakan bahaya besar jika tak terbuka soal penyebaran virus corona di Indonesia. Sebab jika kelak dunia internasional mengetahui penyebaran virus corona di Indonesia tak terkendali, tak akan ada negara lain yang mau menerima WNI.

Begitu negara-negara luar akan mengeluarkan travel warning ke Indonesia serta mengevakuasi warga negaranya dari Indonesia. "Nah kalau sudah begitu bisa repot dan makin hancur ekonomi Indonesia," katanya.

Arief mengingatkan Presiden Jokowi bertindak tepat dalam menghadapi penyebaran coronavirus. "Karena akibat info virus corona yang simpang siur sudah berakibat keluarnya modal asing secara besar-besaran dari pasar bursa saham Indonesia dan rupiah makin terpuruk," kata dia.

Pemerintah pusat juga diharapkan segera mengambil langkah keterbukaan dan bukan mendorong persoalan Corona ini ke arah politik. Koordinasi dengan pemerintah daerah, juga telah diamanatkan dalam UU, karena dalam aturan Pemda juga berkewajiban mengumumkan jenis dan persebaran penyakit menular.

Pasal 155 (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

“Jangan sampai penanganan virus corona tak terkontrol, dan Indonesia justru diisolasi oleh negara-negara lain. Urus yang di depan mata saja, jangan malah sibuk urus ekonomi, apalagi omnibus law,” kata Poyuono.

Sejumlah pemerintah daerah menyatakan tak tahu lengkap tentang informasi pasien positif Corona. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mengaku baru mengetahui ada pasien di RS Sanglah yang dinyatakan positif corona.

Baca Juga:

Pasien Corona yang Kabur dari RS Persahabatan Sudah Dijemput Dinkes

Pasien yang disebut pemerintah sebagai kasus 25 itu meninggal di RS Sanglah, Rabu (11/3) dini hari. Pemprov Bali mengaku baru diberitahu pasien meninggal positif corona setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Juru Bicara pemerintah khusus virus corona Achmad Yurianto menegaskan seorang dokter tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien corona kepada pemerintah daerah. (Knu)