Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempertimbangkan kembali secara komperehensif kebijakan tidak adanya pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Jangan sampai menyesal di akhir.
"Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk,” kata Netty dalam siaran pers kepada wartawan, Jumat (19/3).
Baca Juga:
Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi
Pelarangan mudik menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Karena berdasarkan pengalaman, terjadi lonjakan kasus setiap kali ada mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang.
Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19, kasus kematian meningkat 74,80% pada periode tanggal 22-28 Februari 2021. Penyebab tingginya angka kematian COVID-19 erat kaitannya dengan kebijakan 3T yaitu testing, tracing dan treatment yang masih lemah.
"Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka COVID-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan,” ucap dia.
Menurut dia, dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, ia mempertanyakan kebijakan pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik Lebaran.
Netty juga mengatakan, saat ini protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terlihat semakin mengendur.
Netty juga menilai, kebijakann pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.
Baca Juga:
Netty mengingatkan, saat ini realisasi program vaksinasi juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200.000 dosis per hari, padahal target pemerintah satu juta dosis.
Selain itu, saat ini vaksinasi terkendala soal Astrazeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah. (Knu)
