Pemerintah Tak Larang Mudik Tahun Ini, Vaksinasi Jangan Dijadikan Dalih

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 Maret 2021
Pemerintah Tak Larang Mudik Tahun Ini, Vaksinasi Jangan Dijadikan Dalih

Ilustrasi - Kendaraan pemudik Natal 2020 melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempertimbangkan kembali secara komperehensif kebijakan tidak adanya pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Jangan sampai menyesal di akhir.

"Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk,” kata Netty dalam siaran pers kepada wartawan, Jumat (19/3).

Baca Juga:

Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi

Pelarangan mudik menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Karena berdasarkan pengalaman, terjadi lonjakan kasus setiap kali ada mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang.

Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19, kasus kematian meningkat 74,80% pada periode tanggal 22-28 Februari 2021. Penyebab tingginya angka kematian COVID-19 erat kaitannya dengan kebijakan 3T yaitu testing, tracing dan treatment yang masih lemah.

"Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka COVID-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan,” ucap dia.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Menurut dia, dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, ia mempertanyakan kebijakan pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik Lebaran.

Netty juga mengatakan, saat ini protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terlihat semakin mengendur.

Netty juga menilai, kebijakann pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.

Baca Juga:

Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak

Netty mengingatkan, saat ini realisasi program vaksinasi juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200.000 dosis per hari, padahal target pemerintah satu juta dosis.

Selain itu, saat ini vaksinasi terkendala soal Astrazeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah. (Knu)

#Mudik #Arus Mudik #Jalur Mudik #Mudik Lebaran #Persiapan Mudik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Terminal Kalideres Lakukan Ramp Check Bus AKAP, Pastikan Angkutan Nataru Aman
Demi memberikan keamanan serta kenyamanan bagi penumpang maupun awak bus.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Terminal Kalideres Lakukan Ramp Check Bus AKAP, Pastikan Angkutan Nataru Aman
Indonesia
Korlantas Prediksi 2,9 Juta Kendaraan bakal Keluar Jakarta saat Nataru 2026
Angka tersebut meningkat 12,2 persen ketimbang kondisi normal, dan naik 0,9 persen dari libur Nataru 2024.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Korlantas Prediksi 2,9 Juta Kendaraan bakal Keluar Jakarta saat Nataru 2026
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Indonesia
Korlantas Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Berlangsung 20 dan 24 Desember
Prediksi tersebut dapat berubah jika ada kebijakan WFA dan WFH pada 22, 23, atau 24 Desember 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Korlantas Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Berlangsung 20 dan 24 Desember
Indonesia
Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya
Program ini menjadi bagian dari dukungan Kemenhub bagi masyarakat di wilayah kepulauan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya
Indonesia
Deretan Fakta Menarik Arus Mudik 2025, Salah Satunya soal Diskon Tarif Tol
Korlantas Polri menilai kebijakan one way jauh lebih efektif mengatur arus mudik Lebaran 2025
Frengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Deretan Fakta Menarik Arus Mudik 2025, Salah Satunya soal Diskon Tarif Tol
Indonesia
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Saat lebaran 2024 lalu, Basarnas mencatatkan rata-rata waktu respons untuk kondisi darurat, baik di darat maupun perairan mencapai 30 menit atau setengah jam.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 April 2025
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Indonesia
Menhub Sebut Kebijakan WFA Ubah Pola Mudik Lebaran 2025
Setelah penerapan WFA, terjadi perubahan pola pergerakan pada H-10 sampai dengan H+2 Lebaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 April 2025
Menhub Sebut Kebijakan WFA Ubah Pola Mudik Lebaran 2025
Indonesia
Legislator Gerindra Sebut WFA Jadi Salah Satu Teroboson Urai Puncak Saat Arus Mudik
Penyiapan jalan oleh Kementerian PU sangat layak diapresiasi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 April 2025
Legislator Gerindra Sebut WFA Jadi Salah Satu Teroboson Urai Puncak Saat Arus Mudik
Indonesia
DPR Sebut WFA Efektif Kurangi Kemacetan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menyebutkan, bahwa WFA efektif mengurangi kemacetan saat puncak arus mudik Lebaran 2025.
Soffi Amira - Jumat, 18 April 2025
DPR Sebut WFA Efektif Kurangi Kemacetan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025
Bagikan