Pemerintah Siapkan Program Padat Karya Antisipasi Maraknya PHK


Ilustrasi PHK. Foto: Pexels/ANTONI SHKRABA
MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah telah menyiapkan program-program padat karya untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di sejumlah sektor industri.
"Pertama memang pemerintah meningkatkan padat karya ya, dari berbagai proyek-proyek kita dan kemudian juga dana desa 40 persennya juga dalam rangka padat karya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu.
Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan PHK marak terhadap pekerja di industri tekstil, alas kaki dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.
Menurut Muhadjir, 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa padahal saat ini di AS sedang terjadi "over stock" sedangkan ekspor ke Eropa menurun karena masyarakatnya tengah menghadapi krisis.
"(Program padat karya) sekaligus juga mengantisipasi ketahanan pangan, itu disalurkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem," ungkap Wapres.
Baca Juga:
Selain itu juga pemerintah mendorong belanja lokal oleh pemerintah daerah dan BUMN maupun BUMD.
"Kemudian juga akses lahan, kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak seperti UMKM melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan usaha-usaha lokal, dan berbagai pelatihan-pelatihan yang lain yang diadakan," tambah Wapres.
Selain program padat karya, berdasarkan pernyataan Muhadjir Effendy, pemerintah juga berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja dan pemerintah daerah dengan upaya melakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian kerja "shift", asalkan sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.
Selanjutnya pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana

PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah

DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
