Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk

Merahputih.com - Pemerintah Pusat perlu legawa dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan Virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara.

"Kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi COVID, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling buruk," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Senin (14/9).

Baca Juga:

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Sebab, Indonesia sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan COVID. "Dan, Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah di hampir 70 negara di dunia," ungkap Din.

Kebijakan Pemprov tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi sendiri bahqa Pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi.

Ia menyebut, sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah.

"Ternyata mendorong terciptanya kluster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," tutup mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Seperti diketahui, Pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Meski bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, Anies tak membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seketat awal masa pandemi.

Padahal, Anies awalnya mewacanakan mulai 14 September besok, PSBB akan diperketat lebih daripada ketika masa PSBB transisi. Namun ternyata dalam aturan barunya yang juga akan berlaku besok, Anies tetap melakukan sejumlah pelonggaran.

Aturan baru penerapan PSBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang diterbitkan hari ini. Aturan ini merevisi Pergub nomor 33 tentang pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.

"Kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dari masa transisi kemarin," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9).

"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai sekarang masih berstatus PSBB," tambahnya.

Baca Juga:

Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636

Dalam aturan ini, Anies hanya mengizinkan 11 sektor yang dianggap penting untuk beroperasi, sama seperti aturan PSBB awal pandemi. Namun kali ini bedanya, selain 11 sektor itu, perkantoran boleh dibuka dengan syarat maksimal kapasitas 25 persen.

"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja harus bisa membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan," kata Anies. (Knu)