Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Lakukan Penilaian Kemampuan Pelayanan Kesehatan

Merahputih.com - Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI), M. Adib Khumaidi menilai, dalam penerapan 'New Normal' ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Adib menjelaskan, pemerintah perlu meningkatkan upaya penanganan yang terintegrasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga:

Upaya Bappenas Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

"Upaya terintegrasi akan membuat strategi penangananan kewilayahan lebih baik dan efektif," jelaa Adib dalam keteranganya, Kamis (4/6).

Adib melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan penilaian kemampuan pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas/ FKTP , sarana prasarana ICU, ruang isolasi, ventilator serta jumlah SDM dengan kualifikasinya.

"Semua harus sesuai dengan Standar Pedoman penanganan Covid 19," terang Adib.

Adib melanjutkan, pemerintah perlu melakukan assessment kemampuan fasilitas kesehatan dan memisahkan secara tegas fasilitas kesehatan khusus Covid dan Non Covid.

Clustering pembagian dan pengkhususan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan yang akan secara efektif dapat melakukan perawatan pasien secara optimal, efisiensi ketersediaan ruang perawatan khusus, efisiensi sumber daya dan logistik dan meminimalkan potensi terjadinya penularan (meminimalkan crossing).

Bisa dengan memperbaiki strategi penanganan Covid-19 dengan melakukan kontijensi plan berbasis data epidemiologis dan medis. Serta membuat indikator dan parameter yang terukur secara obyektif untuk menjadi basis acuan sistem-sistem yang akan dijalankan.

"Tentu saja dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran (IDI) dan kesehatan serta ahli di bidang epidemiologi unuk melakukan penilaian secara komprehensif," imbuh Adib.

Ia menerangkan, perlu ada evaluasi penanganan secara nasional dan per wilayah harus dibedakan. "Sehingga fokus intervensi berdasar evaluasi berbasis data yang kuat serta memperhitungkan kearifan lokal dan karakter masyarakat di wilayah tersebut," jelas dia.

Adib juga meminta Pemerintah untuk memperkuat upaya komunikasi , informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di era pandemik Covid 19 serta upaya promotif preventif secara sistematis dan massif.

Baca Juga:

Masih Ditutup, Wisatawan Nekat Terobos Masuk ke Tempat Wisata di Gunung Kidul

Bisa dengan mempertegas aturan kewajiban pemakaian masker, pengaturan jarak fisik dan sosial, mencegah terjadinya potensi kumpulan massa/keramaian dll melalui informasi dan edukasi.

"Termasuk memberikan sangsi yang tegas apabila ditemukan pelanggaran didalam segala aktifitas masyarakat," tutup Adib yang juga mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ini. (Knu)