Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengantisipasi adanya potensi pandemi COVID-19 menjadi endemi dalam waktu dekat ini berdasarkan penelitian oleh para ilmuwan.
"Tentunya kita akan harus mengantisipasi dengan segala perkembangan terbaru, bagaimana kita caranya menyiapkan diri sebagai suatu bangsa perekonomian,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (18/8).
Baca Juga:
Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah
Ia memastikan, pemerintah akan terus fokus untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian.
Langkah-langkah ini dilakukan melalui penerapan kebiasaan baru yaitu living with endemic dengan menjadikan disiplin 5M sebagai kultur, mengimplementasikan 3T secara intensif, dan menciptakan sistem kesehatan andal serta siaga.
Tak hanya itu, lanjut ia, pemerintah juga akan mengakselerasi program vaksinasi seluas-luasnya karena upaya ini merupakan jurus utama dalam menciptakan pemulihan berkelanjutan. Indonesia diklaim mengalami perkembangan luar biasa terkait percepatan vaksinasi yaitu rata-rata di atas 1 juta per hari sehingga berada di peringkat kesembilan secara global untuk realisasi vaksinasi.
"Ini akan terus kita dorong karena kita tidak boleh berpuas diri dengan angka 1,15 juta per hari per 17 Agustus kemarin," ujarnya.
Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 70 persen dari total populasi Indonesia atau 208 juta orang dapat divaksinasi hingga akhir 2021 agar kepercayaan diri masyarakat dalam beraktivitas dapat lebih meningkat.
"Vaksinasi akan kami lanjutkan 2022 dengan segala ketidakpastian yang ada tersebut maupun terkait pandemi,” ujarnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan seluruh negara saat ini sedang berjuang untuk mulai menyehatkan APBN, setelah keuangan negara bekerja keras menangani COVID-19.
"Semua negara di dunia menghadapi pandemi dan mereka juga telah melakukan kebijakan extraordinary menggunakan APBN-nya," katanya.
Ia berkomitmen akan terus berkoordinasi antar-otoritas pajak seluruh dunia dalam membuat kebijakan yang tepat. APBN Indonesia, harus kembali sehat dalam jangka menengah panjang usai dua tahun terakhir telah bekerja luar biasa keras menghadapi COVID-19 dan memulihkan ekonomi.
Menurut Sri Mulyani, salah satu kunci penting bagi konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, terutama di bidang pajak, sehingga reformasi di bidang perpajakan menjadi penting.
"Kita semua tahu bahwa shock ekonomi yang berasal dari pandemi menjadi salah satu trigger yang penting. Namun hal lain yang perlu dan harus menjadi elemen untuk mendesain reformasi perpajakan adalah munculnya teknologi digital," ujar Sri dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
Perdagangan Bebas, Kemenkeu Ubah Aturan Untuk Beberapa Negara
