Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi


Sejumlah personel Polres Metro Jakarta Selatan bersiaga di gerbang masuk, Jakarta, Rabu (7/12/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
MerahPutih.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi kembali program deradikalisasi narapidana terorisme. Demikian disampaikan analis komunikasi politik dan pertahanan keamanan dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting.
"Dalam beberapa kasus bom bunuh diri yang terjadi di Tanah Air justru dilakukan oleh narapidana terorisme yang telah menjalani deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan," kata Ginting di Jakarta, Rabu (7/12).
Baca Juga:
Walkot Bandung Ajak Bersatu Usai Insiden Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, hari ini bernama Agus Sujatno.
Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat, dan telah dihukum penjara selama empat tahun di Nusakambangan. Agus kemudian bebas pada September 2021.
Ginting menjelaskan, program deradikalisasi bertujuan untuk menetralkan pihak-pihak yang sudah terpapar radikalisme. Sasarannya para teroris yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan.
Baca Juga:
"Lalu apa saja program yang dilakukan? Mengapa jika belum bisa menghilangkan pemikiran radikalisme, mereka harus dibebaskan? Bagaimana pengawasannya jika mereka sudah dibebaskan?" ungkapnya.
Menurutnya, jika tujuan deradikalisasi untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris, harus dipastikan terlebih dahulu mereka sudah bisa kembali menjadi masyarakat biasa.
"Jika ada potensi pikirannya kembali ke ranah radikalisme, polisi harus mengawasi secara ketat. Kalau perlu tangkap kembali," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah

Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System

BAPPISUS: Mata dan Telinga Prabowo, Penjaga Kredibilitas Pembangunan

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan](https://img.merahputih.com/media/83/e8/cf/83e8cff5eaa98f4a36ae829a37c6a64f_182x135.png)
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi

Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan

Prabowo Minta Tak Perlu Ucapkan Terima Kasih Soal Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru

Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi

Anis Matta Ditunjuk Jadi Wamenlu di Kabinet Prabowo
