Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 07 Desember 2022
Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi

Sejumlah personel Polres Metro Jakarta Selatan bersiaga di gerbang masuk, Jakarta, Rabu (7/12/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi kembali program deradikalisasi narapidana terorisme. Demikian disampaikan analis komunikasi politik dan pertahanan keamanan dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting.

"Dalam beberapa kasus bom bunuh diri yang terjadi di Tanah Air justru dilakukan oleh narapidana terorisme yang telah menjalani deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan," kata Ginting di Jakarta, Rabu (7/12).

Baca Juga:

Walkot Bandung Ajak Bersatu Usai Insiden Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, hari ini bernama Agus Sujatno.

Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat, dan telah dihukum penjara selama empat tahun di Nusakambangan. Agus kemudian bebas pada September 2021.

Ginting menjelaskan, program deradikalisasi bertujuan untuk menetralkan pihak-pihak yang sudah terpapar radikalisme. Sasarannya para teroris yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga:

Moeldoko Sebut Bom Bunuh Diri Cederai Nilai Kemanusiaan

"Lalu apa saja program yang dilakukan? Mengapa jika belum bisa menghilangkan pemikiran radikalisme, mereka harus dibebaskan? Bagaimana pengawasannya jika mereka sudah dibebaskan?" ungkapnya.

Menurutnya, jika tujuan deradikalisasi untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris, harus dipastikan terlebih dahulu mereka sudah bisa kembali menjadi masyarakat biasa.

"Jika ada potensi pikirannya kembali ke ranah radikalisme, polisi harus mengawasi secara ketat. Kalau perlu tangkap kembali," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Terafiliasi JAD

#Deradikalisasi #Pemerintahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah
Pemprov DKI meluncurkan Portal Satu Data Jakarta. Portal ini lengkap dengan ribuan data dari berbagai perangkat daerah.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah
Berita
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Denny JA mengatakan, Prabowo harus memperkuat early warning system. Hal itu melihat maraknya kerusuhan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Indonesia
BAPPISUS: Mata dan Telinga Prabowo, Penjaga Kredibilitas Pembangunan
Kehadiran BAPPISUS menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan pengawasan yang berbasis pada kepentingan rakyat, bukan sekadar prosedur administratif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
BAPPISUS: Mata dan Telinga Prabowo, Penjaga Kredibilitas Pembangunan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan
Prabowo dikabarkan menghentikan pengangkatan pegawai kontrak di pemerintahan. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan
Indonesia
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
304 orang anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
Indonesia
Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan
Pemerintah akan melalukan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun.
Ikhsan Aryo Digdo - Sabtu, 01 Februari 2025
Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan
Indonesia
Prabowo Minta Tak Perlu Ucapkan Terima Kasih Soal Makan Bergizi Gratis
Prabowo meminta tak perlu ucapkan terima kasih soal Makan Bergizi Gratis.
Soffi Amira - Selasa, 21 Januari 2025
Prabowo Minta Tak Perlu Ucapkan Terima Kasih Soal Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru
Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengingatkan agar Pemerintah terus melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana alam di tengah cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Frengky Aruan - Kamis, 19 Desember 2024
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru
Indonesia
Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi
Legislator PDIP, Yulius Setiarto menilai, pembiayaan retret menggunakan uang pribadi Prabowo, bisa mengacaukan tata kelola negara.
Soffi Amira - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi
Indonesia
Anis Matta Ditunjuk Jadi Wamenlu di Kabinet Prabowo
Anis Matta akan mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di kabinet Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 15 Oktober 2024
Anis Matta Ditunjuk Jadi Wamenlu di Kabinet Prabowo
Bagikan