Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto menilai, pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang yang menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto, mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance).

Hal itu disampaikan legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini. Ia merespons pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyebut kegiatan retret di Akmil dibiayai dengan dana pribadi Prabowo.

"Jika benar pernyataan Hasan Nasbi tersebut, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya," kata Yulius Setiarto, dikutip Kamis (31/10).

Yulius mengatakan, transaksi keuangan dengan lembaga negara atau pemerintah sudah punya aturan tersendiri. Lembaga negara, kata dia, tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.

Baca juga:

Menteri Kabinet Pakai Mobil Maung, Prabowo Ingin Pejabatnya Promosikan Produk Dalam Negeri

"Praktik semacam ini, jelas menabrak atau mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance)," ujarnya.

Berdasarkan pernyataan Hasan Nasbi tersebut, lanjut Yulius, makin membuat kacau konteks kegiatan retret Kabinet di Akmil itu. Muncul pertanyaan lebih lanjut apakah itu kegiatan pribadi Presiden Prabowo atau kegiatan kenegaraan?

"Jika Presiden Prabowo membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, maka bisa disebut sebagai kegiatan yang diorganisasi pribadi dia? Semacam kegiatan di kediaman pribadinya di Hambalang. Tapi, mengapa menggunakan berbagai lembaga negara? "Jadi kacau konteksnya," tegas Yulius.

Baca juga:

Prabowo Minta Tak Ada PHK Karyawan PT Sritex, Harus Tetap Beroperasi

Untuk menjernihkan kekacauan dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, Yulius meminta pemerintah segera melakukan klarifikasi. Pasalnya, jika tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

"Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya," kata Yulius. (Pon)