Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diharap Tak Termakan Isu Murahan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diharap Tak Termakan Isu Murahan

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Harga BBM, stok energi nasional, dan kebijakan subsidi energi menjadi fokus utama dalam memastikan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Baca juga:

Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026

Langkah Berani Pemerintah Tahan Harga BBM

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan strategis untuk tidak menaikkan harga BBM meskipun tekanan ekonomi global menghimpit banyak negara. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung demi melindungi daya beli masyarakat luas. Penegasan tersebut muncul menyusul hasil evaluasi bersama antara legislatif dan otoritas energi nasional.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah bersikukuh tidak menaikkan harga BBM,” tegas Bambang Haryadi, Kamis (9/4).

Tren Harga Minyak Dunia Menurun Drastis

Penurunan harga minyak mentah dunia memberikan angin segar bagi ketahanan energi domestik. Harga komoditas tersebut merosot sekitar 17 persen, dari angka 114 dolar AS menjadi kisaran 94 dolar AS per barel.

Kondisi geopolitik, termasuk kabar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, menjadi faktor utama yang memicu penurunan harga di pasar internasional.

“Dari kemarin penutupan 114 hari ini jadi 94 dolar. Mudah-mudahan besok atas gencatan senjata yang sudah diumumkan tadi pagi akan terus turun. Jadi kami menghimbau kepada pihak-pihak yang ingin membuat suasana atau ketidaktenangan masyarakat ya bertobatlah,” tandas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Baca juga:

Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Harga BBM Bersubsidi

Bambang juga memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam disinformasi atau hoaks yang sengaja disebarkan di media sosial.

Informasi palsu mengenai kenaikan harga seringkali memicu panic buying yang merugikan publik secara umum. Pihak otoritas meminta semua elemen untuk membantu mendinginkan suasana dan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.

#Bahan Bakar Minyak #BBM #DPR #DPR RI #Harga Minyak Dunia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Dunia
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Situasi tersebut juga mengancam operasional infrastruktur penyulingan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi komoditas hidrokarbon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Bagikan