Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Maret 2022
Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Ilustrasi - Petani di Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/9). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memerhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.

Saat ini, pemerintah pun terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

“Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6 persen - 4 persen di tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat webinar, Rabu (16/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi petani dan nelayan, program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian, dan Urban Farming.

“Tentunya yang penting juga mendorong supply chain dan sistem distribusi pangan. Untuk aspek konsumsi, dilakukan juga kebijakan seperti diversifikasi pangan untuk mengurangi food lost atau food waste,” ujar Airlangga.

Terkait BUMN Pangan, Menko Airlangga mengharapkan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai, sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia.

“BUMN Pangan perlu terus aktif dalam memberdayakan UMKM melalui program Warung Pangan. Program Warung Pangan diharapkan bisa mempermudah ketersediaan produk pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Menko Airlangga.

Baca Juga:

Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Dalam momentum Presidensi G20 Indonesia, politikus Golkar ini menegaskan, optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20.

"Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gandeng Microsoft, Produsen Benih Siap Dukung Sistem Pertanian Berbasis Data

#Pertumbuhan Ekonomi #Pertanian #Pertanian Indonesia #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan