Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Maret 2022
Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Ilustrasi - Petani di Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/9). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memerhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.

Saat ini, pemerintah pun terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

“Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6 persen - 4 persen di tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat webinar, Rabu (16/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi petani dan nelayan, program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian, dan Urban Farming.

“Tentunya yang penting juga mendorong supply chain dan sistem distribusi pangan. Untuk aspek konsumsi, dilakukan juga kebijakan seperti diversifikasi pangan untuk mengurangi food lost atau food waste,” ujar Airlangga.

Terkait BUMN Pangan, Menko Airlangga mengharapkan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai, sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia.

“BUMN Pangan perlu terus aktif dalam memberdayakan UMKM melalui program Warung Pangan. Program Warung Pangan diharapkan bisa mempermudah ketersediaan produk pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Menko Airlangga.

Baca Juga:

Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Dalam momentum Presidensi G20 Indonesia, politikus Golkar ini menegaskan, optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20.

"Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gandeng Microsoft, Produsen Benih Siap Dukung Sistem Pertanian Berbasis Data

#Pertumbuhan Ekonomi #Pertanian #Pertanian Indonesia #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Pemprov DKI juga memperkuat kualitas tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Indonesia
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai sekitar 115 UU perlu diubah karena dinilai berpihak pada ekonomi neoliberalisme.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
BI telah membeli SBN senilai Rp 156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp 332,14 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Bagikan