Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Maret 2022
Pemerintah Optimistis Sektor Pertanian Tumbuh 4 Persen

Ilustrasi - Petani di Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/9). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memerhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.

Saat ini, pemerintah pun terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

“Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6 persen - 4 persen di tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat webinar, Rabu (16/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi petani dan nelayan, program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian, dan Urban Farming.

“Tentunya yang penting juga mendorong supply chain dan sistem distribusi pangan. Untuk aspek konsumsi, dilakukan juga kebijakan seperti diversifikasi pangan untuk mengurangi food lost atau food waste,” ujar Airlangga.

Terkait BUMN Pangan, Menko Airlangga mengharapkan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai, sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia.

“BUMN Pangan perlu terus aktif dalam memberdayakan UMKM melalui program Warung Pangan. Program Warung Pangan diharapkan bisa mempermudah ketersediaan produk pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Menko Airlangga.

Baca Juga:

Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Dalam momentum Presidensi G20 Indonesia, politikus Golkar ini menegaskan, optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20.

"Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gandeng Microsoft, Produsen Benih Siap Dukung Sistem Pertanian Berbasis Data

#Pertumbuhan Ekonomi #Pertanian #Pertanian Indonesia #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat MBG, Kenaikan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen di Tengah Konflik Global
Beredar informasi yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus angka 8 persen di tengah konflik global.
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat MBG, Kenaikan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen di Tengah Konflik Global
Bagikan