Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara


Ilustrasi pembangunan pos lintas batas negara di Papua. (Kementerian PUPR).
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melanjutkan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) gelombang kedua sebanyak 11 PLBN.
Ke-11 PLBN yang akan dibangun itu, antara lain dua PLBN di Kalimantan Barat, satu PLBN di Kepulauan Riau, empat PLBN di Kalimantan Utara, dua PLBN di NTT, serta dua PLBN di Papua.
Kementerian PUPR telah merampungkan tujuh PLBN pada gelombang pertama yang berlokasi di Entikong, Nanga Badau dan Aruk, Kalimantan Barat, kemudian Skouw, Papua, serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT.
Baca Juga:
Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menaparkan, pembangunan bukan hanya bangunan untuk imigrasi namun bangunan pelengkap termasuk pasar yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk melakukan aktivitas perekonomian.
Dengan adanya pasar di PLBN maka akan meningkatakan ekonomi bagi masyarakat lokal maupun regional. Selain membangun PLBN, Kementerian PUPR juga masih meneruskan dengan pembangunan kawasan di sekitar pos lintas batas negara.
Kementerian PUPR membangun rumah khusus serta menangani jalan-jalan di kawasan perbatasan, seperti dukungan rumah khusus di Rokan Hilir, Riau sebanyak 30 unit dan peningkatan struktur jalan di Kapuas Hulu, Kalimantan Timur sepanjang 13,61 km.

Pembangunan infrastruktur di perbatasan, guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
"Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN tetapi akses jalan untuk mobilitas barang, jasa, dan manusia," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Bank Dunia Ingatkan Indonesia Soal Exit Strategy Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi

Prabowo Bongkar Habis Kelakuan Belanda dan Inggris yang Jadi Biang Kerok Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia, Blok Ambalat Jadi Taruhan

Dokter Tugas di Kawasan DTPK Dapat Tunjangan Rp 30 Juta Sebulan, Ini Kriterianya

Menlu RI: Presiden Prabowo Bahas Pusat Belajar Anak Pekerja Migran dengan Malaysia

200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi

450 Perajurit Kodam I Bukit Barisan Dikirim ke Papua, Pangdam Ingatkan Bukan Buat Perang Tapi Ambil Hati Rakyat

Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan

Penyelundupan Narkoba di Perbatasan RI-Malaysia Kini Gunakan Drone

Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun

Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
