Pemerintah Kembali Serap Surat Utang Rp22 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2020
Pemerintah Kembali Serap Surat Utang Rp22 Triliun

Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana Rp22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN), yang bakal digunakan untuk memenuhi pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Paling tidak, total penawaran masuk Rp72,78 triliun dan lelang ini sedikit melebihi target indikatif yang ditetapkan Rp20 triliun. Sebelumnya, dalam lelang tujuh seri SUN pada Selasa (14/7), pemerintah menyerap dana sebesar Rp22 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp61,16 triliun.

Rinciannya, untuk seri SPN03201029, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp0,28 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,48286 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 1 Juli 2021 ini mencapai Rp0,8 triliun.

Baca Juga:

Jokowi: Pacu Anak Buah Kita Tempuh Jalan Lebih Cepat, 'Short Cut' dan 'Goal Oriented'

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 3,43 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 3,5 persen.

Untuk seri SPN12210429, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,7444 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 29 April 2021 ini mencapai Rp3,44 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 3,7 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 4 persen.

Untuk seri FR0081, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp7,22 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,944 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025 ini mencapai Rp17,47 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 6,5 persen ini mencapai 5,93 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,1 persen.

Untuk seri FR0082, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp4,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,81 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 September 2030 ini mencapai Rp21,35 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 6,79 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,95 persen.

Untuk seri FR0080, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,28099 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2035 ini mencapai Rp10,28 triliun.

Pemberian bantuan
Ilustrasi pemberian bantuan sosial. (Foto: Kanugrahana)

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 7,26 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,43 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,40073 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 April 2040 ini mencapai Rp8,09 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 7,38 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,5 persen.

Untuk seri FR0076, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp2,7 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,45291 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 ini mencapai Rp11,32 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,375 persen ini mencapai 7,42 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,6 persen.

Baca Juga:

Gedung DPRD DKI Jakarta Ditutup

#Surat Utang Negara #Utang Pemerintah #Defisit APBN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masih Dalam Tekanan, Defisit Anggaran Negara Bakal Capai 2,78 Persen di 2025
Defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30 persen dari PDB, masih dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Masih Dalam Tekanan, Defisit Anggaran Negara Bakal Capai 2,78 Persen di 2025
Indonesia
Rasio Utang Indonesia Diklaim Terendah Dibanding Negara Anggota G20, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga
Stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Juli 2025
Rasio Utang Indonesia Diklaim Terendah Dibanding Negara Anggota G20, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga
Indonesia
Pemerintah Serap Dana Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun
Penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) yang mencapai Rp 46,74 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Mei 2025
Pemerintah Serap Dana Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun
Indonesia
Pemerintah Serap Duit Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun
Penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) yang mencapai Rp 46,74 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Mei 2025
Pemerintah Serap Duit Surat Utang Negara Lebih Tinggi, Penawaran Sampai Rp 108 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran Sudah Capai Rp 104 Triliun, Menkeu: Tidak Jebol APBN-nya
Belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 April 2025
Defisit Anggaran Sudah Capai Rp 104 Triliun, Menkeu: Tidak Jebol APBN-nya
Indonesia
Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol, Minta Rakyat Jangan Khawatir
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN tidak akan jebol. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 April 2025
Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol, Minta Rakyat Jangan Khawatir
Indonesia
Alarm Defisit APBN Berbunyi: Penerimaan Pajak Anjlok, DPR Desak Pemerintah Benahi Sistem Coretax!
Jika kondisi ini terus berlanjut, defisit APBN berpotensi melampaui target Rp 612,2 triliun
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
Alarm Defisit APBN Berbunyi: Penerimaan Pajak Anjlok, DPR Desak Pemerintah Benahi Sistem Coretax!
Indonesia
Negara Alami Defisit di Awal Tahun, Sinyal Keras Indonesia Hadapi Tekanan Berat
Implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Maret 2025
Negara Alami Defisit di Awal Tahun, Sinyal Keras Indonesia Hadapi Tekanan Berat
Indonesia
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 September 2024
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Indonesia
Kemenkeu Yakin Defisit Anggaran 2024 Tidak Melebar
Penyerapan anggaran umumnya terjadi pada kuartal III dan IV.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 September 2024
Kemenkeu Yakin Defisit Anggaran 2024 Tidak Melebar
Bagikan