Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan melansir penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.

Namun, pemerintah hanya menyerap dana senilai Rp 36 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Februari 2026.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 10,5 triliun dari penawaran masuk Rp 20,6 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Baca juga:

Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Naik Tipis

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 6,15 triliun dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 25,4 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,70605 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal Rp 5,6 triliun dari penawaran masuk Rp 6,94 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,53998 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya yaitu seri SPN12270204 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp 5 triliun dari penawaran masuk Rp 6,92 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,61000 persen dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp 2,85 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp 3,75 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,78996 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Serapan selanjutnya adalah seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 2,8 triliun dari penawaran masuk Rp 3,79 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74989 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri SPN01260307 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun dari penawaran masuk Rp 2,66 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,48000 persen dengan jatuh tempo 7 Maret 2026.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp1,05 triliun dari penawaran masuk Rp 4,13 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,58795 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp500 miliar dari seri SPN12260507 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp 2,4 triliun.

Dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,50000 persen dengan jatuh tempo 7 Mei 2026.

#Surat Utang Negara #Utang #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
BI telah membeli SBN senilai Rp 156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp 332,14 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Bank Indonesia Yakini Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Tinggi
Indonesia
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Tiga gerai Tiffany & Co yang sebelumnya disegel kini telah kembali beroperasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Indonesia
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Pemerintah bertumpu pada penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna menarik minat para pemodal internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Purbaya menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Bagikan