Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan melansir penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.

Namun, pemerintah hanya menyerap dana senilai Rp 36 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Februari 2026.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 10,5 triliun dari penawaran masuk Rp 20,6 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Baca juga:

Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Naik Tipis

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 6,15 triliun dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 25,4 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,70605 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal Rp 5,6 triliun dari penawaran masuk Rp 6,94 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,53998 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya yaitu seri SPN12270204 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp 5 triliun dari penawaran masuk Rp 6,92 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,61000 persen dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp 2,85 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp 3,75 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,78996 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Serapan selanjutnya adalah seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 2,8 triliun dari penawaran masuk Rp 3,79 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74989 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri SPN01260307 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun dari penawaran masuk Rp 2,66 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,48000 persen dengan jatuh tempo 7 Maret 2026.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp1,05 triliun dari penawaran masuk Rp 4,13 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,58795 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp500 miliar dari seri SPN12260507 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp 2,4 triliun.

Dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,50000 persen dengan jatuh tempo 7 Mei 2026.

#Surat Utang Negara #Utang #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
Bagikan