Headline

Pemerintah Kembali Impor Beras Dua Juta Ton, Demi Pemilu 2019?

Eddy FloEddy Flo - Senin, 27 Agustus 2018
Pemerintah Kembali Impor Beras Dua Juta Ton, Demi Pemilu 2019?

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (MerahPutih.com/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras dua juta ton pada tahun 2018 ini.

Keputusan impor beras tercapai setelah Rapat Koordinasi di Kementerian Koorditantor Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (27/8).

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kebijakan impor beras sama sekali tidak terkait dengan Pemilu 2019. Lebih lanjut, Menteri Enggar menjelaskan izin impor beras kepada Perum Bulog bertujuan untuk stabilisasi harga dan menjaga inflasi tetap di level 3,5 persen.

"Kita bukan hanya semata-mata bicara Pemilu, kita bicara inflasi, bicara harga yang naik tidak mungkin kita biarkan. Bulan apa pun tidak mungkin dibiarkan karena kita akan tetap menjaga inflasi 3,5 persen," kata Enggartiasto Lukita di Jakarta.

Enggartiasto Lukita dan Wali Kota Cirebon
Mendag Enggartiasto Lukita didampingi Walikota Cirebon Nazrudin Azis (batik) meninjau harga pangan di Pasar Jagasatru. (MP/Mauritz)

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan harga beras naik di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp9.450 per kilogram.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), per Senin (27/8), tercatat harga beras kualitas medium I sebesar Rp11.700 per kilogram dan beras kualitas medium II sebesar Rp11.600 per kilogram.

Adapun impor beras sebanyak 2 juta ton oleh Perum Bulog dilakukan secara bertahap, di antaranya sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Sementara itu, sisa kuota impor 1 juta ton dilakukan sebelum akhir September 2018.

Enggartiasto sebagaimana dilansir Antara, mengungkapkan izin impor dikeluarkan berdasarkan keputusan dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog pada April 2018.

Ia menambahkan bahwa hingga akhir tahun Pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras tambahan karena volume tersebut dianggap cukup dengan asumsi bahwa serapan gabah dari petani lokal sesuai yang ditargetkan.

"Kita anggap cukup dengan asumsi produksinya juga berjalan baik. Yang pasti adalah kalau ketersediaannya cukup dan harganya sesuai dengan HET," pungkas Enggartiasto Lukita.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan: Pembangunan Infrastruktur Buka Konektivitas Antardaerah

#Harga Beras #Stok Beras #Produksi Beras #Kementerian Perdagangan #Enggartiasto Lukita
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bulog Tiru Program BBM Pertamina, Harga Beras Sama Se-Indonesia
Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, produksi beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, atau relatif setara dengan capaian produksi tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Bulog Tiru Program BBM Pertamina, Harga Beras Sama Se-Indonesia
Indonesia
Indonesia Usulkan Lanjutan Negosiasi CEPA dengan Pakistan, Target Rampung 2027
Indonesia mendorong perluasan kerja sama ekonomi dengan Pakistan melalui CEPA. Negosiasi diusulkan berlanjut pada awal 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Indonesia Usulkan Lanjutan Negosiasi CEPA dengan Pakistan, Target Rampung 2027
Indonesia
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Bulog memastikan, stok beras dan minyak goreng di Aceh aman menjelang Ramadan 2026. Hal itu dikatakan Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
14 Ribu Ton Beras Sudah Meluncur ke Sumatera, Bulog Bocorkan Stok Cadangan Pangan Nasional Siaga Hadapi Bencana 2026
Saat ini, total stok beras di Aceh mencapai 75.000 ton
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Januari 2026
14 Ribu Ton Beras Sudah Meluncur ke Sumatera, Bulog Bocorkan Stok Cadangan Pangan Nasional Siaga Hadapi Bencana 2026
Indonesia
Harga Terbaru Komoditas Pangan 22 Desember: Cabai Hingga Bawang Merah Turun
Penurunan paling mencolok terlihat pada cabai merah besar yang harganya merosot hingga Rp10.847 dibandingkan hari sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Desember 2025
Harga Terbaru Komoditas Pangan 22 Desember: Cabai Hingga Bawang Merah Turun
Indonesia
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi terbitnya Permendag 43/2025 tentang Minyakita. Dorong peran Bulog dan ID Food serta pengawasan ketat agar harga sesuai HET.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Indonesia
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Kerja sama tersebut dijalin antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Bagikan