Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Ekspor Konsentrat kepada Freeport

Kementerian ESDM mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara selama satu tahun sejak 17 Februari 2017 hingga 16 Februari 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko dalam rilis di Jakarta, Jumat (17/20, mengatakan kuota ekspor konsentrat tembaga selama satu tahun untuk Freeport ditetapkan sebesar 1,113 juta ton dan Amman 675.000 ton.

Rekomendasi persetujuan ekspor tersebut tertuang dalam surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM kepada Menteri Perdagangan up Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang masing-masing bernomor 352/30/DJB/2017 untuk Freeport dan 353/30/DJB/2017 untuk Amman dengan tanggal sama yakni 17 Februari 2017.

Atas dasar rekomendasi Kementerian ESDM tersebut, Kementerian Perdagangan selanjutnya menerbitkan surat persetujuan ekspor (SPE).

Menurut Sujatmiko, rekomendasi persetujuan ekspor itu diberikan dengan mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Sujatmiko menambahkan, Freeport sudah mengajukan izin ekspor melalui surat permohonan bernomor 571/OPD/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 dan Amman dengan nomor 251/PD-RM/AMNT/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017.

"Dalam surat permohonan tersebut, baik Freeport maupun Amman menyatakan komitmennya untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, akan mengevaluasi kemajuan fisik pembangunan smelter setiap enam bulan dengan verifikasi oleh pihak independen.

"Apabila progres pembangunan enam bulanan tidak sesuai dengan komitmen, maka rekomendasi ekspor dapat dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Freeport telah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui SK Nomor 413 K/30/MEM/2017 tertanggal 10 Februari 2017.

Sementara, Amman mendapatkan SK IUPK Nomor 414 K/30/MEM/2017 tertanggal 10 Februari 2017.

Sebelumnya diberitakan, desakan kepada pemerintah untuk izin ekspor konsentrat Freeport sangat kuat. Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya menuntut Pemerintah Indonesia segera menerbitkan perizinan kepada perusahaan tambang itu untuk kembali mengekspor konsentrat ke luar negeri.

Juru Bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Fredric Magai di Timika, Kamis (16/2), mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama DPR harus memikirkan nasib ribuan orang yang kini bekerja di Freeport beserta keluarga mereka masing-masing.

"Bapak Presiden Jokowi, para menteri serta DPR RI, tolong pikirkan nasib kami sebagai warga negara yang bekerja di PT Freeport Indonesia. Kami tidak mau menjadi korban dari kebijakan yang dibuat seakan-akan atas nama rakyat. Namun rakyat yang mana? Kami meminta agar izin ekspor dan operasional perusahaan tetap berjalan normal," kata Fredric.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, juga membentuk tim khusus yang bertugas memperjuangkan izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport Indonesia, di pemerintah pusat di Jakarta.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ditemui di Timika, Jumat (17/2), mengatakan tim tersebut nantinya akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika serta solidaritas karyawan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini juga kami akan bentuk tim untuk merumuskan aspirasi karyawan PT Freeport Indonesia dan dampak apa-apa saja yang ditimbulkan terjadi jika Freeport berhenti beroperasi dalam waktu yang lama akibat ketidakjelasan masa depan mereka," kata Eltinus, Jumat (17/2), bertepatan dengan hari demo besar-besaran di kantor Bupati Mimika.

Berita terkini terkait Freeport baca juga di: Kapolda Papua: Freeport Jangan Semena-mena PHK Karyawan