Pemerintah Harus Pertimbangkan Status KLB Gangguan Ginjal Akut pada Anak


Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man/DPR R(
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti tingginya angka kematian dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), gangguan ginjal akut pada anak per Kamis (21/10), sudah mencapai 241 kasus di mana 133 orang dinyatakan meninggal dunia.
Baca Juga
Menkes Klaim Obat Antidotum Ampuh Obati Pasien Gangguan Ginjal Akut
Lantaran case fatality rate yang cukup tinggi, Netty meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kasus gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).
"Mengingat banyaknya kasus yang bermunculan sejak beberapa bulan terakhir, opsi penetapan KLB harus juga dipertimbangkan dan mulai dibahas oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (21/10).
"Ada dugaan kuat bahwa data riil kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak itu lebih banyak lagi. Ini semacam puncak gunung es. Apalagi dengan sistem surveilans kesehatan Indonesia yang masih harus diperbaiki di sana-sini," ujarnya.
Baca Juga
Kemenkes, BPOM dan IDAI Diminta Investigasi Kasus Ginjal Akut
Meski demikian, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Saya mendorong agar tim bekerja sigap dan ekstra agar hasilnya segera ada. Baik itu menyangkut penyebab, gejala, upaya penanganan dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita masih belum dapat mengungkap banyak terkait kasus gangguan ginjal misterius ini," jelas dia.
Menurut Netty, penyelidikan harus dipercepat untuk menghindari semakin banyak korban yang berjatuhan. Pemerintah diminta memberi dukungan maksimal agar tim dapat bekerja menunaikan tugasnya dengan cepat.
"Ini perkara prioritas yang harus diselesaikan," imbuhnya.
Lebih lanjut Netty juga meminta pemerintah memastikan kesiapan faskes dan ketersediaan alat dan obat yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini.
Selain itu, edukasi dan informasi pada masyarakat juga harus terus digalakkan agar tahu langkah apa yg harus diambil jika menghadapi kasus tersebut.
"Cek apakah faskes dan RS mana saja yang siap menangani jika ada anak bergejala yang datang berobat. Bagaimana dengan ketersediaan alat dan obat penunjang," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Kalbe Farma Tegaskan Tidak Gunakan Bahan Penyebab Gangguan Ginjal Akut
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN

Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran

Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan

KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu

Kasus COVID-19 Melonjak, Legislator Ajak Masyarakat untuk Waspada

Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka

RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR

RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun

Banyak Siswa Keracunan, Komisi IX DPR Minta Program MBG Dievaluasi

Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit
