Pemerintah Harus Pertimbangkan Status KLB Gangguan Ginjal Akut pada Anak
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man/DPR R(
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti tingginya angka kematian dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), gangguan ginjal akut pada anak per Kamis (21/10), sudah mencapai 241 kasus di mana 133 orang dinyatakan meninggal dunia.
Baca Juga
Menkes Klaim Obat Antidotum Ampuh Obati Pasien Gangguan Ginjal Akut
Lantaran case fatality rate yang cukup tinggi, Netty meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kasus gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).
"Mengingat banyaknya kasus yang bermunculan sejak beberapa bulan terakhir, opsi penetapan KLB harus juga dipertimbangkan dan mulai dibahas oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (21/10).
"Ada dugaan kuat bahwa data riil kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak itu lebih banyak lagi. Ini semacam puncak gunung es. Apalagi dengan sistem surveilans kesehatan Indonesia yang masih harus diperbaiki di sana-sini," ujarnya.
Baca Juga
Kemenkes, BPOM dan IDAI Diminta Investigasi Kasus Ginjal Akut
Meski demikian, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Saya mendorong agar tim bekerja sigap dan ekstra agar hasilnya segera ada. Baik itu menyangkut penyebab, gejala, upaya penanganan dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita masih belum dapat mengungkap banyak terkait kasus gangguan ginjal misterius ini," jelas dia.
Menurut Netty, penyelidikan harus dipercepat untuk menghindari semakin banyak korban yang berjatuhan. Pemerintah diminta memberi dukungan maksimal agar tim dapat bekerja menunaikan tugasnya dengan cepat.
"Ini perkara prioritas yang harus diselesaikan," imbuhnya.
Lebih lanjut Netty juga meminta pemerintah memastikan kesiapan faskes dan ketersediaan alat dan obat yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini.
Selain itu, edukasi dan informasi pada masyarakat juga harus terus digalakkan agar tahu langkah apa yg harus diambil jika menghadapi kasus tersebut.
"Cek apakah faskes dan RS mana saja yang siap menangani jika ada anak bergejala yang datang berobat. Bagaimana dengan ketersediaan alat dan obat penunjang," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Kalbe Farma Tegaskan Tidak Gunakan Bahan Penyebab Gangguan Ginjal Akut
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM