Pemerintah Gandeng Telemedik Bantu Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Maret 2020
  Pemerintah Gandeng Telemedik Bantu Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menggandeng penyedia layanan telemedik untuk membantu pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona penyebab COVID-19 dalam melakukan isolasi mandiri.

Sebanyak 20 penyedia layanan telemedik yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19 yaitu Gojek, Grab, Halodoc, SehatQ, GrabHealth, DokterSehat, Link dan Link Sehat, Klikdokter, MouDok dan Mau Periksa, Sociomile dan Ripple10, YesDok, Prosehat, Perawatku, KlinikGO, Alodokter, Docquity, Qlue, Iykra, Jovee dan Lifepack, dan Eureka AI.

Baca Juga:

Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Wisma Atlet Bisa Operasikan Dua Tower Tambahan

“Semua platform yang selama ini melakukan metode telemedik kita gabungkan untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3).

Pemerintah gandeng telemedik untuk tangani pandemi corona
Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (Foto: antaranews)

Dengan mengakses aplikasi telemedik secara daring, pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 namun gejalanya masih ringan, diharapkan mengisolasi diri di rumah dan akan dipantau kondisinya oleh para dokter dari platform tersebut.

Jika kondisi pasien memburuk, maka dokter dari platform telemedik akan memberi peringatan kepada BNPB agar pasien diperiksa langsung oleh dokter atau segera dibawa ke rumah sakit rujukan.

Kerja sama pemerintah dengan penyedia layanan telemedik ini diperlukan agar tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 segera menuju dan dirawat di rumah sakit.

CEO Halodoc Jonathan Sudharta mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, 81 persen pasien yang terpapar COVID-19 di Tiongkok bisa disembuhkan melalui isolasi mandiri.

“Itulah peran telemedik di mana pasien bisa berkonsultasi langsung secara daring dengan dokter, kemudian diberi resep, dan mendapat obat yang diperlukan,” kata Jonathan.

Baca Juga:

Gerindra Desak Pemerintah Lebih Sigap Lagi Tanggulangi Pandemi Corona

Dalam hal ini, Halodoc juga bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi berbasis daring, Gojek, untuk mengantarkan obat langsung kepada pasien.

“Jadi pasien bisa melakukan isolasi mandiri dan melakukan penanganan sendiri,” ujar Jonathan.

Pasien yang akan menggunakan jasa telemedik dalam penanganan COVID-19 dipastikan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, karena sifatnya sebagai bantuan dari para penyedia jasa kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.(Pon)

Baca Juga:

Hotel Grand Cempaka Disulap Anies Jadi Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona

#BUMN #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan