Pemerintah Disarankan Tunjuk Juru Bicara Khusus Radikalisme-Terorisme


Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu, (12/2/2020) (Boyke Ledy Watra)
MerahPutih.com - Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara (jubir) khusus untuk menyampaikan informasi soal radikalisme dan terorisme ke publik.
"Paling penting, yang membuat seringkali penanganan terlihat tidak serius karena tidak adanya juru bicara, kita lihat kalau pejabat-pejabat bicara malah berbeda-beda ngomong soal radikalisme dan terorisme," kata Gus Yaqut di kegiatan diskusi bertema "Kombatan ISIS tidak dipulangkan, What's next?" di Jakarta, Rabu (12/2), dikutip Antara.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Tak Keluarkan Kebijakan Kontraproduktif Soal Pemberantasan Terorisme
Keberadaan juru bicara, kata dia, akan membuat informasi keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat publik bingung atau potensi pernyataan yang ternyata malah bertentangan.
"Selama ini kan memang BNPT (soal radikalisme), tetapi kemarin menteri agama kan ngomong begitu, Menkopolhukam ngomong seperti ini. Satu pintu saja, kalau disepakati BNPT ya BNPT, yang lain jangan ngomong, supaya tidak membingungkan," kata dia.

Kemudian, soal informasi yang disampaikan kata dia juga harus jelas dan klir, jangan sampai ketika informasi itu diterima publik malah menimbulkan pertanyaan yang lebih besar.
"Pemerintahan harus terbuka atas kelompok-kelompok teroris ini, saya katakan begini, (contohnya) sudah pernah terjadi pemulangan eks-kombatan, ini memang belum terkonfirmasi karena sekali lagi pemerintah tidak terbuka atas informasi ini," ucapnya.
Baca Juga:
Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS
Sementara untuk soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS yang hangat belakangan ini, lanjut Gus Yaqut, pemerintah juga hanya menyampaikan keputusan tidak memulangkan saja.
"Saya tidak tahu ya ini dilakukan dengan pendekatan konspiratif seperti apa, saya hanya bisa menduga saja, karena yang disampaikan itu hanya tidak memulangkan. Nah yang pulang sendiri bagaimana? Atau dipulangkan kelompok lain bagaimana? Ini tidak dijelaskan," ujarnya. (*)
Baca Juga:
Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia
Bagikan
Berita Terkait
KPK Telusuri Dugaan Eks Menag Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Lewat Perantara

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag

Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia

Eks Menag Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan KPK Bermodal Map Biru Transparan, Apa Isinya?

Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi

KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Ingatkan Eks Menag Gus Yaqut Tidak Mangkir Panggilan Pemeriksaan Hari Ini

785 Korban Terorisme Telah Terima Kompensasi Dari Negara, Tertinggi Rp 250 Juta

Konfrontir Hasil Penggeledahan, KPK Bakal Periksa Lagi Eks Menag Gus Yaqut
