Pemerintah Disarankan Tunjuk Juru Bicara Khusus Radikalisme-Terorisme

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Februari 2020
Pemerintah Disarankan Tunjuk Juru Bicara Khusus Radikalisme-Terorisme

Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu, (12/2/2020) (Boyke Ledy Watra)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara (jubir) khusus untuk menyampaikan informasi soal radikalisme dan terorisme ke publik.

"Paling penting, yang membuat seringkali penanganan terlihat tidak serius karena tidak adanya juru bicara, kita lihat kalau pejabat-pejabat bicara malah berbeda-beda ngomong soal radikalisme dan terorisme," kata Gus Yaqut di kegiatan diskusi bertema "Kombatan ISIS tidak dipulangkan, What's next?" di Jakarta, Rabu (12/2), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Keluarkan Kebijakan Kontraproduktif Soal Pemberantasan Terorisme

Keberadaan juru bicara, kata dia, akan membuat informasi keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat publik bingung atau potensi pernyataan yang ternyata malah bertentangan.

"Selama ini kan memang BNPT (soal radikalisme), tetapi kemarin menteri agama kan ngomong begitu, Menkopolhukam ngomong seperti ini. Satu pintu saja, kalau disepakati BNPT ya BNPT, yang lain jangan ngomong, supaya tidak membingungkan," kata dia.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

Kemudian, soal informasi yang disampaikan kata dia juga harus jelas dan klir, jangan sampai ketika informasi itu diterima publik malah menimbulkan pertanyaan yang lebih besar.

"Pemerintahan harus terbuka atas kelompok-kelompok teroris ini, saya katakan begini, (contohnya) sudah pernah terjadi pemulangan eks-kombatan, ini memang belum terkonfirmasi karena sekali lagi pemerintah tidak terbuka atas informasi ini," ucapnya.

Baca Juga:

Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS

Sementara untuk soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS yang hangat belakangan ini, lanjut Gus Yaqut, pemerintah juga hanya menyampaikan keputusan tidak memulangkan saja.

"Saya tidak tahu ya ini dilakukan dengan pendekatan konspiratif seperti apa, saya hanya bisa menduga saja, karena yang disampaikan itu hanya tidak memulangkan. Nah yang pulang sendiri bagaimana? Atau dipulangkan kelompok lain bagaimana? Ini tidak dijelaskan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia

#Yaqut Cholil Qoumas #Terorisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Telusuri Dugaan Eks Menag Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Lewat Perantara
Penelusuran dilakukan KPK dengan memanggil, memeriksa, atau meminta keterangan dari para saksi, baik dari pihak-pihak internal dan eksternal Kementerian Agama.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Telusuri Dugaan Eks Menag Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Lewat Perantara
Indonesia
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
KPK memeriksa Wakil Sekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry. Hal itu terkait hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Lifestyle
Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia
Isu makar kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyebut adanya indikasi tindakan hal tersebut dan terorisme
ImanK - Senin, 01 September 2025
Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia
Indonesia
Eks Menag Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan KPK Bermodal Map Biru Transparan, Apa Isinya?
Dalam map biru transparan yang dibawa GUs Yaqut itu terlihat berisi sejumlah kertas dokumen dan buku
Wisnu Cipto - Senin, 01 September 2025
Eks Menag Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan KPK Bermodal Map Biru Transparan, Apa Isinya?
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dipanggil KPK pada Senin (1/9). Ia mengaku hanya diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Indonesia
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK memanggil eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Senin (1/9). Pemanggilan ini buntut dari kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Ingatkan Eks Menag Gus Yaqut Tidak Mangkir Panggilan Pemeriksaan Hari Ini
Tim penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah kediaman Gus Yaqut, kawasan Condet, Jakarta Timur, pada Jumat 15 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Senin, 01 September 2025
KPK Ingatkan Eks Menag Gus Yaqut Tidak Mangkir Panggilan Pemeriksaan Hari Ini
Indonesia
785 Korban Terorisme Telah Terima Kompensasi Dari Negara, Tertinggi Rp 250 Juta
Pada tahun 2025, jumlah korban yang masih aktif dalam layanan LPSK tercatat sebanyak 30 terlindung per Agustus,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
785 Korban Terorisme Telah Terima Kompensasi Dari Negara, Tertinggi Rp 250 Juta
Indonesia
Konfrontir Hasil Penggeledahan, KPK Bakal Periksa Lagi Eks Menag Gus Yaqut
Pemanggilan ulang eks Menag itu untuk mengkonfrontasi hasil penggeledahan penyidik di sejumlah lokasi, termasuk menggeledah kediaman Gus Yaqut.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Konfrontir Hasil Penggeledahan, KPK Bakal Periksa Lagi Eks Menag Gus Yaqut
Bagikan