Pemerintah Diminta Setop Ekspor Migas dan Batubara

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 30 November 2015
Pemerintah Diminta Setop Ekspor Migas dan Batubara

ilustrasi (Foto Antara/Widodo S. Jusuf)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah untuk menghentikan ekspor gas dan batubara ke beberapa negara. Sebab ekspor yang dilakukan ke beberapa negara tetangga menyebabkan cadangan gas dalam negeri semakin menipis. Alhasil produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi kebutuhan negara lain. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor dari negara produsen gas.

"Kebutuhan energi kita masih sangat banyak apalagi untuk pembangkit listrik. Seharusnya pemerintah tidak membuat kontrak jangka pendek dan jangka panjang untuk ekspor gas dan batubara," ujar anggota DEN Rinaldi Dalimi dalam acara diskusi Energi Kita bertema "Prospek Energi Baru di Tengah Pelemahan Ekonomi" di Gedung Dewan Pers, jalan Kebon Sirih No 32-34, Jakarta Pusat, Minggu (29/11).

Untuk itu, Kementerian ESDM harus segera membuat keputusan yang tegas. Sebab tanpa regulasi yang ketat maka ekspor gas dan batubara akan terus mengalir. Setelah pasokan gas habis, Indonesia hanya bisa menjadi importir untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

"Suatu saat pemerintah harus segera memutuskan untuk menghentikan ekspor gas," ujarnya. 

Sementara itu pengamat Ekonomi dari Institute for Development Economics of Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan energi akan terus dibutuhkan selama masih ada kehidupan.  

"Selama belum kiamat manusia akan butuh energi. Ke depan, energi EBT (Energi Baru Terbarukan) ini adalah keniscayaan, mahal atau murah tidak ada pilihan," katanya menimpali.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan terobosan misalnya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan dan diikuti dengan implementasi yang konsisten untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor energi.

"Harus membuat kebijakan yang konsistensi. Lalu DEN dan Kementerian ESDM juga harus sudah punya roadmap baru jadi dokumen, dan implementasinya disiplin," pungkas Enny. (rfd)

BACA JUGA:

  1. DEN: Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar Energi
  2. Jika Konversi Sukses, Indonesia Krisis Gas 2019
  3. Dirjen Migas Akui Program Konversi BBM ke BBG Belum Optimal
  4. EBT Sulit Berkembang karena Antarinstansi Tidak Kompak
  5. DEN Yakin BBN dan Gas Perkotaan Tidak Berbenturan

 

#Ekspor Migas #INDEF #Enny Sri Hartati #Rinaldi Dalimi #Energi Baru Terbarukan (EBT) #Dewan Energi Nasional (DEN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indef merekomendasikan pemerintah untuk mengubah pendekatan dari reaktif
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indonesia
DEN Masih Kaji Strategi Indonesia Antisipasi Dampak AS Keluar Perjanjian Paris
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mempelajari langkah yang harus diambil Indonesia usai Amerika Serikat (AS) keluar dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Februari 2025
DEN Masih Kaji Strategi Indonesia Antisipasi Dampak AS Keluar Perjanjian Paris
Indonesia
Bioetanol Diyakini Jadi Salah Satu Solusi Turunkan Emisi di 2030
Toyota pun telah bertahun-tahun mengembangkan berbagai kendaraan yang menggunakan alternatif energi EBT
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 September 2024
Bioetanol Diyakini Jadi Salah Satu Solusi Turunkan Emisi di 2030
Berita
Mengenang Cinta Faisal Basri pada Tanah Air di Puisi Terakhirnya: Rumah Indonesia, Rumah Kita
Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia, Meninggal Dunia pada Kamis Pagi Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, meninggal dunia pada Kamis pagi sekitar pukul 03.50 WIB.
ImanK - Kamis, 05 September 2024
Mengenang Cinta Faisal Basri pada Tanah Air di Puisi Terakhirnya: Rumah Indonesia, Rumah Kita
Indonesia
Nuklir, Hidrogen, Amonia Masuk Bahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan
RUU EBET sendiri sudah dibahas sejak lama yang mana sebagai energi baru dalam RUU itu sebelumnya terdapat nuklir, hidrogen, gas metana batubara, dan sumber energi baru lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Mei 2024
Nuklir, Hidrogen, Amonia Masuk Bahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan
Indonesia
52 PLTU di Indonesia Ditargekan Bisa Gunakan Co-firing di 2025
Selama 2023, PLN telah menyerap biomassa sebanyak 1 juta ton untuk 43 PLTU yang tersebar di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Januari 2024
52 PLTU di Indonesia Ditargekan Bisa Gunakan Co-firing di 2025
Indonesia
PLN Dukung Penggunaan EBT di KTT G20
Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung penggunaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, yang bakal menjadi lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.
Mula Akmal - Rabu, 14 September 2022
PLN Dukung Penggunaan EBT di KTT G20
Indonesia
Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi
Peneliti Indef, Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.
Mula Akmal - Minggu, 11 September 2022
Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi
Bagikan