Pemerintah Diminta Perpanjang Periode Diskon Tol Mudik hingga 10 April dan Berlaku di Seluruh Indonesia
Gerbang tol. (Dok Jasa Marga)
MerahPutih.com - Komisi V DPR RI meminta diskon tarif jalan tol diberlakukan penuh mulai 24 Maret hingga 10 April 2025. Diskon tarif tol ini perlu untuk memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025.
"Usulan kebijakan memperpanjang masa diskon tarif tol tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan selama arus mudik maupun balik pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3).
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu juga meminta agar diskon tarif tol tidak hanya berlaku untuk Tol Trans-Jawa, namun pada semua ruas jalan tol di Indonesia.
Sehingga pemudik dapat secara nasional memperoleh keuntungan di antaranya mengurangi biaya perjalanan darat selama mudik Lebaran 2025.
"Ini penting untuk mendorong peningkatan sektor wisata, serta berdampak pada positif terhadap perputaran ekonomi daerah," kata Ridwan.
Baca juga:
Antisipasi Kemacetan Mudik, DPR Minta Perbaikan Layanan E-Toll dan Rest Area
Sebelumnya, pemerintah memberikan diskon tarif tol untuk masyarakat yang mudik Lebaran 2025. Diskon itu berlaku di ruas Tol Trans-Jawa, seperti Tol Jakarta-Cikampek, Tol Mohammaed Bin Zayed (MBZ), Tol Palimanan-Kanci, Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang ABC.
Tarif di beberapa ruas jalan tol akan didiskon 20 persen pada waktu-waktu tertentu. Namun, ada juga tambahan diskon tarif tol hingga 30 persen untuk pengguna jalan tol tertentu.
Tarif tol akan didiskon 20 persen selama enam hari pada saat arus mudik dan balik. Yakni 4 hari selama arus mudik pada 24-27 Maret dan 2 hari sepanjang arus balik pada 8-9 April.
Diskon tarif tol diberikan untuk mempermudah sekaligus memberi kelancaran saat arus mudik dan arus balik. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Warga Didesak Jajan, Target Program Diskon Belanja Nasional di Akhir Tahun Rp 120 Triliun
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Terminal Kalideres Lakukan Ramp Check Bus AKAP, Pastikan Angkutan Nataru Aman
Korlantas Prediksi 2,9 Juta Kendaraan bakal Keluar Jakarta saat Nataru 2026
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Korlantas Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Berlangsung 20 dan 24 Desember
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026