Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk segera melakukan tindakan konkret terhadap gejolak yang terjadi di Papua.
Peristiwa kontak tembak pada Kamis (26/11) lalu,yang mengakibatkan tiga anggota TNI-AD dari Yonif 700 R terluka hanya contoh kecil dari rentetan peristiwa yang terjadi selama ini.
Politikus Golkar ini memprediksi potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terutama selama periode Desember mendatang akan meningkat.
Baca Juga:
Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua
"Sinyal menjelang 1 Desember harus diwaspadai , Kapolri dan Panglima harus segera turun dan aksi nyata. Pasalnya tingkat kerawanan akan naik, Informasi ini didapatkan dari sebaran informasi yang disampaikan pihak Polda Papua," Kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (28/11).
Menurut Azis, saat ini dibutuhkan antisipasi dengan kesiapsiagaan. Salah satunya, memperbanyak patroli di sejumlah wilayah. Hal Ini, kata Azis, penting dilakukan untuk menekan titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Azis berharap, semua unsur TNI dan Polri terlibat untuk mengantisipasi adanya ancaman KKB yang hingga kini berbeda haluan ideologi dengan NKRI. Mereka, lanjut dia, akan terus menebar ketakutan lewat eksistensinya.
"Harus ada formula yang tepat untuk menyelesaikan polemik yang terus menimbulkan korban jiwa. Jika terus dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat sekitar" ujarnya.
Lebih lanjut, Azis mengatakan, negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak, bebas dari rasa takut dalam melaksanakan aktivitas.
Dia menekankan, kehidupan di tanah Papua harus terus berjalan. Anak-anak dapat sekolah dengan aman, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, dapat bercocok tanam kembali serta aktivitas rutin lainnya.
"Konflik ini harus mereda. Tanah Papua bagian dari NKRI yang harus menikmati kemerdekaan ini," tutupnya. (Pon)
Baca Juga:
Noken Khas Papua Bisa Dicabut sebagai Warisan Budaya Dunia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat