Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 November 2020
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk segera melakukan tindakan konkret terhadap gejolak yang terjadi di Papua.

Peristiwa kontak tembak pada Kamis (26/11) lalu,yang mengakibatkan tiga anggota TNI-AD dari Yonif 700 R terluka hanya contoh kecil dari rentetan peristiwa yang terjadi selama ini.

Politikus Golkar ini memprediksi potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terutama selama periode Desember mendatang akan meningkat.

Baca Juga:

Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua

"Sinyal menjelang 1 Desember harus diwaspadai , Kapolri dan Panglima harus segera turun dan aksi nyata. Pasalnya tingkat kerawanan akan naik, Informasi ini didapatkan dari sebaran informasi yang disampaikan pihak Polda Papua," Kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Menurut Azis, saat ini dibutuhkan antisipasi dengan kesiapsiagaan. Salah satunya, memperbanyak patroli di sejumlah wilayah. Hal Ini, kata Azis, penting dilakukan untuk menekan titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Azis berharap, semua unsur TNI dan Polri terlibat untuk mengantisipasi adanya ancaman KKB yang hingga kini berbeda haluan ideologi dengan NKRI. Mereka, lanjut dia, akan terus menebar ketakutan lewat eksistensinya.

Peta Papua
Papua. (Tangkapan Layar).

"Harus ada formula yang tepat untuk menyelesaikan polemik yang terus menimbulkan korban jiwa. Jika terus dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat sekitar" ujarnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan, negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak, bebas dari rasa takut dalam melaksanakan aktivitas.

Dia menekankan, kehidupan di tanah Papua harus terus berjalan. Anak-anak dapat sekolah dengan aman, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, dapat bercocok tanam kembali serta aktivitas rutin lainnya.

"Konflik ini harus mereda. Tanah Papua bagian dari NKRI yang harus menikmati kemerdekaan ini," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Noken Khas Papua Bisa Dicabut sebagai Warisan Budaya Dunia

#Papua #TNI-Polri #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
KemenHAM mengecam penembakan tiga warga sipil di Yahukimo yang dituduh intel TNI oleh TPNPB-OPM. Dorong deeskalasi konflik dan perlindungan HAM.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Bos FBI Datangi Kertanegara Kediaman Pribadi Prabowo Terkait Artefak Suku Papua Ilegal
Presiden Prabowo menerima kunjungan Direktur FBI Kash Patel di Kertanegara. Artefak Papua diselundupkan ke AS dikembalikan dan akan dipamerkan di Museum Nasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Bos FBI Datangi Kertanegara Kediaman Pribadi Prabowo Terkait Artefak Suku Papua Ilegal
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Bagikan