Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk segera melakukan tindakan konkret terhadap gejolak yang terjadi di Papua.
Peristiwa kontak tembak pada Kamis (26/11) lalu,yang mengakibatkan tiga anggota TNI-AD dari Yonif 700 R terluka hanya contoh kecil dari rentetan peristiwa yang terjadi selama ini.
Politikus Golkar ini memprediksi potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terutama selama periode Desember mendatang akan meningkat.
Baca Juga:
Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua
"Sinyal menjelang 1 Desember harus diwaspadai , Kapolri dan Panglima harus segera turun dan aksi nyata. Pasalnya tingkat kerawanan akan naik, Informasi ini didapatkan dari sebaran informasi yang disampaikan pihak Polda Papua," Kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (28/11).
Menurut Azis, saat ini dibutuhkan antisipasi dengan kesiapsiagaan. Salah satunya, memperbanyak patroli di sejumlah wilayah. Hal Ini, kata Azis, penting dilakukan untuk menekan titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Azis berharap, semua unsur TNI dan Polri terlibat untuk mengantisipasi adanya ancaman KKB yang hingga kini berbeda haluan ideologi dengan NKRI. Mereka, lanjut dia, akan terus menebar ketakutan lewat eksistensinya.
"Harus ada formula yang tepat untuk menyelesaikan polemik yang terus menimbulkan korban jiwa. Jika terus dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat sekitar" ujarnya.
Lebih lanjut, Azis mengatakan, negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak, bebas dari rasa takut dalam melaksanakan aktivitas.
Dia menekankan, kehidupan di tanah Papua harus terus berjalan. Anak-anak dapat sekolah dengan aman, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, dapat bercocok tanam kembali serta aktivitas rutin lainnya.
"Konflik ini harus mereda. Tanah Papua bagian dari NKRI yang harus menikmati kemerdekaan ini," tutupnya. (Pon)
Baca Juga:
Noken Khas Papua Bisa Dicabut sebagai Warisan Budaya Dunia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat