Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 November 2020
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk segera melakukan tindakan konkret terhadap gejolak yang terjadi di Papua.

Peristiwa kontak tembak pada Kamis (26/11) lalu,yang mengakibatkan tiga anggota TNI-AD dari Yonif 700 R terluka hanya contoh kecil dari rentetan peristiwa yang terjadi selama ini.

Politikus Golkar ini memprediksi potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terutama selama periode Desember mendatang akan meningkat.

Baca Juga:

Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua

"Sinyal menjelang 1 Desember harus diwaspadai , Kapolri dan Panglima harus segera turun dan aksi nyata. Pasalnya tingkat kerawanan akan naik, Informasi ini didapatkan dari sebaran informasi yang disampaikan pihak Polda Papua," Kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Menurut Azis, saat ini dibutuhkan antisipasi dengan kesiapsiagaan. Salah satunya, memperbanyak patroli di sejumlah wilayah. Hal Ini, kata Azis, penting dilakukan untuk menekan titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Azis berharap, semua unsur TNI dan Polri terlibat untuk mengantisipasi adanya ancaman KKB yang hingga kini berbeda haluan ideologi dengan NKRI. Mereka, lanjut dia, akan terus menebar ketakutan lewat eksistensinya.

Peta Papua
Papua. (Tangkapan Layar).

"Harus ada formula yang tepat untuk menyelesaikan polemik yang terus menimbulkan korban jiwa. Jika terus dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat sekitar" ujarnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan, negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak, bebas dari rasa takut dalam melaksanakan aktivitas.

Dia menekankan, kehidupan di tanah Papua harus terus berjalan. Anak-anak dapat sekolah dengan aman, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, dapat bercocok tanam kembali serta aktivitas rutin lainnya.

"Konflik ini harus mereda. Tanah Papua bagian dari NKRI yang harus menikmati kemerdekaan ini," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Noken Khas Papua Bisa Dicabut sebagai Warisan Budaya Dunia

#Papua #TNI-Polri #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Kronologi Kebakaran Hebat Pasar Distrik Paniai Papua, 6 Anak-Anak Tewas
Kebakaran pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Papua Tengah menewaskan 11 orang termasuk 6 anak-anak. Api melalap 40 bangunan kios
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kronologi Kebakaran Hebat Pasar Distrik Paniai Papua, 6 Anak-Anak Tewas
Indonesia
Polisi Temukan Simbol Bintang Kejora saat Penangkapan Anggota KKB Papua
Ditangkap terkait dengan perkara dugaan percobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang di Distrik Ilaga pada 2023.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
 Polisi Temukan Simbol Bintang Kejora saat Penangkapan Anggota KKB Papua
Indonesia
Polisi Tangkap Pentolan KKB Tersangka Penembakan di Puncak Papua, Pernah Coba Bunuh Warga Sipil
JT diduga terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
Polisi Tangkap Pentolan KKB Tersangka Penembakan di Puncak Papua, Pernah Coba Bunuh Warga Sipil
Indonesia
Kontak Tembak dengan Polisi di Depan KPU Yahukimo, 4 Pentolan KKB Papua Tewas di Tempat
Penindakan dilakukan setelah petugas kepolisian menerima informasi melalui proses hasil penyidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
 Kontak Tembak dengan Polisi di Depan KPU Yahukimo, 4 Pentolan KKB Papua Tewas di Tempat
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Bagikan