Pemerintah Bantah Sewa 1.000 Kendaraan untuk HUT RI di IKN

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 07 Agustus 2024
Pemerintah Bantah Sewa 1.000 Kendaraan untuk HUT RI di IKN

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama. Foto: Dok/Kemensetneg

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah angkat suara terkait adanya isu penyewaan mobil untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama menegaskan, pihaknya tidak menyewa mobil termasuk Toyota Alphard hingga sejumlah 1.000 unit. Ia mengaku, pemerintah menyediakan bus untuk para tamu undangan yang hadir.

Menurutnya, armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana bidang transportasi adalah Kemenhub, OIKN, dan Pemda setempat yang jumlahnya hanya sekitar 200-an.

“Kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN. Jumlah busnya juga tidak sebanyak itu," beber Setya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8).

Baca juga:

Prajurit Bertugas di IKN Saat Upacara HUT RI Nginap di Kapal Perang

Setya juga menambahkan, untuk mobilisasi dari dan ke IKN di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), diutamakan menggunakan sarana transportasi massal seperti bus.

Adapun kendaraan lain yang digunakan adalah khusus Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan keadaan darurat, seperti kendaraan cadangan dan ambulans. Selain itu, diperlukan juga kendaraan operasional untuk logistik seperti truk dan mobil box barang.

"Total semua itu (unit mobil yang disewa) hanya seratusan unit," kata Setya.

Sebagai informasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto menyebutkan, bahwa pihaknya telah sepakat dengan Pemerintah untuk penyewaan 1.000 unit mobil.

Baca juga:

Kereta Otonom Tanpa Rel Diklaim Sudah Siap Layani Penumpang Saat HUT RI di IKN

Penyewaan kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan tamu negara pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada 17 Agustus 2024. (knu)

#Ibu Kota Nusantara #HUT RI #HUT RI Ke 79 #17 Agustus
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Indonesia
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Tujuan mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang sekaligus memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Indonesia
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
"Status tersebut merupakan gelar kehormatan dalam Gereja Katolik yang hanya dapat diberikan oleh Paus (Leo XIV) melalui Takhta Suci Vatikan melalui proses kanonik yang ketat."
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Bagikan