Pemerintah Arab Saudi Tawari 250 Ribu Kuota Haji Tambahan

Jemaah haji wukuf di Arafah. Foto: Net
Merahputih.com - Pemerintah Arab Saudi memberikan penawaran tambahan kuota haji Indonesia mencapai 250.000 kursi. Tabahan kuota haji itu bakal direalisasikan pemerintah Arab Saudi setelah perbaikan dan penambahan ruang bagi jamaah di Mina selesai.
"Mewakili pemerintah, Menag mengikhtiarkan perbaikan di Mina sejak lima tahun terakhir. Semoga ini bisa segera direalisasikan," Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2019 Endang Djumali di Kota Mekkah, Senin (19/8) waktu setempat.
Baca Juga: Menag Jelaskan Fasilitas Baru Bagi Calon Haji Asal Indonesia di Tanah Suci
Pihaknya diundang oleh Bidang Masyair Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas rencana peningkatan kualitas manasik dan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), di Kantor Kementerian Haji Cabang Awaly, Mekkah.
Acara itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Amirul Hajj Lukman Hakim Saifuddin dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi, Muhammad bin Saleh Banten.
Endang Djumali hadir mewakili Misi Haji Indonesia bersama Kepala Bidang Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Armuzna Jaetul Muchlis, Kabid Transportasi Asep Subhana, dan tim Bidang Ibadah Daker Mekkah.
Dari pihak Arab Saudi, hadir Penasihat Khusus Bidang Masyair Syeikh Muhamad Mihrab Jam, Anggota Penasihat Bidang Masyair Syeikh Dr. Muhyi Zakaria Bukhori, dan anggota Syeikh Hani Ali Qurban.
"Arab Saudi salah satunya merencanakan akan ada pemugaran gunung di Mina yang berdekatan dengan Mina Jadid sehingga bisa digunakan untuk Indonesia," kata Endang Djumali.

Saudi juga akan memberikan tempat yang biasa dipakai negara-negara Afrika agar secara khusus dapat digunakan jamaah haji Indonesia. Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah juga akan menggelar lokakarya bersama penyusunan fatwa manasik.
Lokakarya itu rencananya diikuti para syeikh Saudi, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas manasik haji.
Rencananya, sebagaimana dikutip Antara, hal itu dimulai langsung setelah musim haji berakhir, yaitu pada Oktober atau November mendatang. "Ini sejalan dengan arahan Menag Lukman untuk mencanangkan peningkatan kualitas manasik jamaah pada penyelenggaraan haji 1441 H," jelas dia.
Baca Juga: Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji
Menag Lukman terus menyuarakan perbaikan fasilitas di Mina dan terbaru aspirasi itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Mekkah yang juga penasihat raja, Rais Lajnah Markaziyah (Ketua Komite Haji Pusat) dan Wakil/Naib Lajnat al-Hajj al-Ulya (Wakil Ketua Komite Tertinggi Penyelenggaraan Haji).
Pertemuan yang berlangsung 11 Zulhijjah 1440 H atau 12 Agustus 2019 itu merupakan kali pertama terjadi antara Menag dengan Gubernur Mekkah. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya

Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
