Pemerintah Arab Saudi Tawari 250 Ribu Kuota Haji Tambahan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Pemerintah Arab Saudi Tawari 250 Ribu Kuota Haji Tambahan

Jemaah haji wukuf di Arafah. Foto: Net

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Pemerintah Arab Saudi memberikan penawaran tambahan kuota haji Indonesia mencapai 250.000 kursi. Tabahan kuota haji itu bakal direalisasikan pemerintah Arab Saudi setelah perbaikan dan penambahan ruang bagi jamaah di Mina selesai.

"Mewakili pemerintah, Menag mengikhtiarkan perbaikan di Mina sejak lima tahun terakhir. Semoga ini bisa segera direalisasikan," Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2019 Endang Djumali di Kota Mekkah, Senin (19/8) waktu setempat.

Baca Juga: Menag Jelaskan Fasilitas Baru Bagi Calon Haji Asal Indonesia di Tanah Suci

Pihaknya diundang oleh Bidang Masyair Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas rencana peningkatan kualitas manasik dan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), di Kantor Kementerian Haji Cabang Awaly, Mekkah.

Acara itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Amirul Hajj Lukman Hakim Saifuddin dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi, Muhammad bin Saleh Banten.

Endang Djumali hadir mewakili Misi Haji Indonesia bersama Kepala Bidang Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Armuzna Jaetul Muchlis, Kabid Transportasi Asep Subhana, dan tim Bidang Ibadah Daker Mekkah.

Dari pihak Arab Saudi, hadir Penasihat Khusus Bidang Masyair Syeikh Muhamad Mihrab Jam, Anggota Penasihat Bidang Masyair Syeikh Dr. Muhyi Zakaria Bukhori, dan anggota Syeikh Hani Ali Qurban.

"Arab Saudi salah satunya merencanakan akan ada pemugaran gunung di Mina yang berdekatan dengan Mina Jadid sehingga bisa digunakan untuk Indonesia," kata Endang Djumali.

Para petugas haji mulai diberangkatkan Kamis malam (7/8) untuk menyambut dan melayani jamaah haji yang tiba mulai Jumat pagi (8/8) di Arafah (Hanni Sofia)
Para petugas haji mulai diberangkatkan Kamis malam (7/8) untuk menyambut dan melayani jamaah haji yang tiba mulai Jumat pagi (8/8) di Arafah (Hanni Sofia)

Saudi juga akan memberikan tempat yang biasa dipakai negara-negara Afrika agar secara khusus dapat digunakan jamaah haji Indonesia. Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah juga akan menggelar lokakarya bersama penyusunan fatwa manasik.

Lokakarya itu rencananya diikuti para syeikh Saudi, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas manasik haji.

Rencananya, sebagaimana dikutip Antara, hal itu dimulai langsung setelah musim haji berakhir, yaitu pada Oktober atau November mendatang. "Ini sejalan dengan arahan Menag Lukman untuk mencanangkan peningkatan kualitas manasik jamaah pada penyelenggaraan haji 1441 H," jelas dia.

Baca Juga: Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji

Menag Lukman terus menyuarakan perbaikan fasilitas di Mina dan terbaru aspirasi itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Mekkah yang juga penasihat raja, Rais Lajnah Markaziyah (Ketua Komite Haji Pusat) dan Wakil/Naib Lajnat al-Hajj al-Ulya (Wakil Ketua Komite Tertinggi Penyelenggaraan Haji).

Pertemuan yang berlangsung 11 Zulhijjah 1440 H atau 12 Agustus 2019 itu merupakan kali pertama terjadi antara Menag dengan Gubernur Mekkah. (*)

#Ibadah Haji #Kemenag #Lukman Hakim Saifuddin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan