Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji
Zaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 28 Juli 2019
(Foto/Antaranews)
MerahPutih.com - Usulan konsep penomoran tenda bagi jemaah Indonesia saat puncak musim haji di Arafah dan Mina disetujui oleh pihak Muassasah Asia Tenggara.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Sri Ilham Lubis mengatakan, pihaknya telah membahas usulan tersebut dengan Muassasah Asia Tenggara.
Baca Juga: Musim Haji, Kemenhub Cek Kelaikan Pesawat Calon Jemaah Haji
"Kemarin kami, dipimpin Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, telah bertemu dengan pihak Muassasah Asia Tenggara untuk membahas persiapan Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Dan mereka menyetujui konsep penomoran tenda yang akan kita lakukan," kata Sri Ilham dilansir dari Antara, Minggu (28/7).
Ia menuturkan, inisiasi penomoran ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah agar lebih mudah mengenali tempat tinggalnya selama masa puncak haji (masyair).
Di samping itu, ini juga diharapkan dapat memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan selama masyair.
Rapat yang dilakukan di lantai 18 Kantor Muassasah ini, kata Sri, dihadiri Ketua PPIH Arab Saudi, Pengendali Teknis, Kadaker, serta para Kabid PPIH.
Baca Juga: Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 2019 dari Bandara Kertajati Batal
Ia menambahkan, untuk keperluan penomoran, PPIH akan melakukan pemetaan posisi tenda.
"Dari denah tenda Armina yang diberikan Muassasah kami memetakan untuk penempatan kloter-kloter sesuai dengan kapasitas tenda. Kami yang memberikan nomor-nomor tenda ke Muassasah termasuk stiker nomornya," tutur Sri Ilham.
Selama ini penempatan jemaah di Armina diserahkan kepada ketua maktab dan kloter sehingga tidak ada standar baku.
Sri Ilham juga menyampaikan dengan adanya penomoran tenda sesuai dengan kapasitas kloter, maka dapat diprediksi luasan ruang yang diberikan bagi tiap jemaah baik di Arafah maupun di Mina.
"Pihak muassasah juga meminta jemaah haji Indonesia tetap memakai gelang untuk identitas," katanya. (*)
Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Meninggal Terbanyak dari Embakarsi Kota Asal Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
Hajj Banking Award 2025 Perkuat Ekosistem Haji
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap