Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 28 Juli 2019
Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji

(Foto/Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usulan konsep penomoran tenda bagi jemaah Indonesia saat puncak musim haji di Arafah dan Mina disetujui oleh pihak Muassasah Asia Tenggara.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Sri Ilham Lubis mengatakan, pihaknya telah membahas usulan tersebut dengan Muassasah Asia Tenggara.

Baca Juga: Musim Haji, Kemenhub Cek Kelaikan Pesawat Calon Jemaah Haji

"Kemarin kami, dipimpin Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, telah bertemu dengan pihak Muassasah Asia Tenggara untuk membahas persiapan Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Dan mereka menyetujui konsep penomoran tenda yang akan kita lakukan," kata Sri Ilham dilansir dari Antara, Minggu (28/7).

Sejumlah calon jemaah calon haji mendengarkan bimbingan dari panitia penyelenggara ibadah haji saat tiba di Asrama Haji (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Sejumlah calon jemaah calon haji mendengarkan bimbingan dari panitia penyelenggara ibadah haji saat tiba di Asrama Haji (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ia menuturkan, inisiasi penomoran ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah agar lebih mudah mengenali tempat tinggalnya selama masa puncak haji (masyair).

Di samping itu, ini juga diharapkan dapat memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan selama masyair.

Rapat yang dilakukan di lantai 18 Kantor Muassasah ini, kata Sri, dihadiri Ketua PPIH Arab Saudi, Pengendali Teknis, Kadaker, serta para Kabid PPIH.

Baca Juga: Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 2019 dari Bandara Kertajati Batal

Ia menambahkan, untuk keperluan penomoran, PPIH akan melakukan pemetaan posisi tenda.

"Dari denah tenda Armina yang diberikan Muassasah kami memetakan untuk penempatan kloter-kloter sesuai dengan kapasitas tenda. Kami yang memberikan nomor-nomor tenda ke Muassasah termasuk stiker nomornya," tutur Sri Ilham.

Selama ini penempatan jemaah di Armina diserahkan kepada ketua maktab dan kloter sehingga tidak ada standar baku.

Sri Ilham juga menyampaikan dengan adanya penomoran tenda sesuai dengan kapasitas kloter, maka dapat diprediksi luasan ruang yang diberikan bagi tiap jemaah baik di Arafah maupun di Mina.

"Pihak muassasah juga meminta jemaah haji Indonesia tetap memakai gelang untuk identitas," katanya. (*)

Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Meninggal Terbanyak dari Embakarsi Kota Asal Jokowi

#Calon Haji #Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
DPR RI dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per anggota jamaah. BPIH tahun 2026 itu turun Rp 2 juta dibandingkan 2025 sebesar Rp89,41 juta per anggota jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Komnas Haji mengapresiasi penetapan biaya haji 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah oleh Kemenhaj dan DPR. Mustolih Siradj minta efisiensi dijaga tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Indonesia
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Waktu pelunasan tahun ini jauh lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya hanya berlangsung kurang dari tiga bulan.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Indonesia
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,41 juta. Biaya haji turun Rp2 juta dibanding tahun lalu, namun DPR menegaskan layanan jamaah harus tetap terjaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
Berita
Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
BPIH 2026 resmi Rp87,4 juta, turun Rp2,8 juta. Jawa Timur dapat kuota haji terbanyak. Simak rincian biaya dan kuota per provinsi di sini.
ImanK - Rabu, 29 Oktober 2025
Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
Berita Foto
Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Abdul Wachid (ketiga kanan) menyerahkan berkas hasil rapat kepada Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri (kedua kiri) dan Ansory Siregar (kanan), Ketua Panja Pemerintah Jaenal Effendi (kedua kanan) serta Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah (kiri) usai rapat Panja BPIH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 29 Oktober 2025
Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
Bagikan