Muassasah Asia Tenggara Setujui Permohonan Indonesia soal Penomoran Tenda Haji


(Foto/Antaranews)
MerahPutih.com - Usulan konsep penomoran tenda bagi jemaah Indonesia saat puncak musim haji di Arafah dan Mina disetujui oleh pihak Muassasah Asia Tenggara.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Sri Ilham Lubis mengatakan, pihaknya telah membahas usulan tersebut dengan Muassasah Asia Tenggara.
Baca Juga: Musim Haji, Kemenhub Cek Kelaikan Pesawat Calon Jemaah Haji
"Kemarin kami, dipimpin Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, telah bertemu dengan pihak Muassasah Asia Tenggara untuk membahas persiapan Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Dan mereka menyetujui konsep penomoran tenda yang akan kita lakukan," kata Sri Ilham dilansir dari Antara, Minggu (28/7).

Ia menuturkan, inisiasi penomoran ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah agar lebih mudah mengenali tempat tinggalnya selama masa puncak haji (masyair).
Di samping itu, ini juga diharapkan dapat memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan selama masyair.
Rapat yang dilakukan di lantai 18 Kantor Muassasah ini, kata Sri, dihadiri Ketua PPIH Arab Saudi, Pengendali Teknis, Kadaker, serta para Kabid PPIH.
Baca Juga: Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 2019 dari Bandara Kertajati Batal
Ia menambahkan, untuk keperluan penomoran, PPIH akan melakukan pemetaan posisi tenda.
"Dari denah tenda Armina yang diberikan Muassasah kami memetakan untuk penempatan kloter-kloter sesuai dengan kapasitas tenda. Kami yang memberikan nomor-nomor tenda ke Muassasah termasuk stiker nomornya," tutur Sri Ilham.
Selama ini penempatan jemaah di Armina diserahkan kepada ketua maktab dan kloter sehingga tidak ada standar baku.
Sri Ilham juga menyampaikan dengan adanya penomoran tenda sesuai dengan kapasitas kloter, maka dapat diprediksi luasan ruang yang diberikan bagi tiap jemaah baik di Arafah maupun di Mina.
"Pihak muassasah juga meminta jemaah haji Indonesia tetap memakai gelang untuk identitas," katanya. (*)
Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Meninggal Terbanyak dari Embakarsi Kota Asal Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya

Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
