Pemda Diminta Perkuat Strategi Pencegahan Stunting

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 02 Maret 2023
Pemda Diminta Perkuat Strategi Pencegahan Stunting

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat intervensi spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

"Pemda agar terus memperkuat dan memperhatikan intervensi spesifik penanganan stunting," kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Menko PMK menjelaskan bahwa intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

Dia mencontohkan, intervensi spesifik meliputi peningkatan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil dan memastikan distribusi tablet tambah darah ke sekolah dan juga pesantren.

Intervensi juga meliputi peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan memperkuat dukungan keluarga serta tenaga kesehatan terhadap pemberian ASI eksklusif.

"Pemda juga perlu membuat kebijakan daerah yang mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif serta menggencarkan edukasi secara berkesinambungan," katanya.

Selain itu, kata dia, pemda juga perlu melakukan pendataan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antropometri untuk mendukung penanganan stunting serta mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut pengadaannya.

Intervensi spesifik berikutnya, kata dia, adalah memperkuat peran posyandu dalam upaya mendukung pencegahan stunting.

Baca Juga:

Ada Kenaikan Angka Stunting pada 6 Provinsi di Tahun 2022

"Hal yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita khususnya yang kaya akan protein hewani," katanya.

Selain intervensi spesifik, kata dia, pemda juga perlu memperkuat intervensi sensitif yakni kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

"Intervensi sensitif contohnya adalah pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, hingga perbaikan lingkungan," katanya.

"Saya minta pemerintah daerah yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR, untuk mengajukan ke Kementerian PUPR sehingga nantinya bisa diupayakan mulai dari program air bersih, sanitasi, hingga perbaikan jamban silakan diajukan," katanya.

Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," demikian Muhadjir Effendy. (*)

Baca Juga:

IDI Ungkap Kunci Persoalan Stunting Adalah Pemahaman Orang Tua Terhadap Gizi

#Pemerintah Daerah #Kemenko PMK #Muhadjir Effendy
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Eks Menko PMK Muhadjir Effendy Akui Dicecar KPK soal Jabatan Menag Ad Interim

 Muhadjir yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/5).
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Eks Menko PMK Muhadjir Effendy Akui Dicecar KPK soal Jabatan Menag Ad Interim
Indonesia
Muhadjir Effendy Tiba-Tiba Nongol di KPK Usai Disebut Batal Diperiksa
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mendadak hadir di KPK setelah sebelumnya disebut batal diperiksa terkait kasus korupsi kuota haji 2023–2024.
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
Muhadjir Effendy Tiba-Tiba Nongol di KPK Usai Disebut Batal Diperiksa
Indonesia
KPK Batal Periksa Penasihat Khusus Presiden di Kasus Korupsi Haji, Ini Gara-garanya!
Muhadjir Effendy pernah menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim pada 2022
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
KPK Batal Periksa Penasihat Khusus Presiden di Kasus Korupsi Haji, Ini Gara-garanya!
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Hemat Energi: ASN Bakal Diatur Kerja Fleksibel, Pendidikan, Kesehatan Juga Bakal Diatur
Dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Hemat Energi: ASN Bakal Diatur Kerja Fleksibel, Pendidikan, Kesehatan Juga Bakal Diatur
Indonesia
Gagas Gerakan Indonesia ASRI, Prabowo Minta Pemda Tertibkan Baliho dan Spanduk
Presiden Prabowo Subianto menggagas Gerakan Indonesia ASRI dan meminta pemerintah daerah menertibkan baliho serta spanduk demi keindahan kota.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Gagas Gerakan Indonesia ASRI, Prabowo Minta Pemda Tertibkan Baliho dan Spanduk
Indonesia
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Komisi II DPR meminta camat di Medan yang bermain judol dengan uang Pemda, segera dipecat dari ASN.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Indonesia
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Usulan BVN disampaikan Cak Imin sebagai langkah memperkuat sistem vokasi nasional menghadapi perubahan kebutuhan keterampilan yang semakin cepat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Kemenkeu terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Bagikan