Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ramai pemberitaan terkiat dana pemerintah daerah mengendap di perbankan. Bahkan, sempat saling lempar pernyataan antara Menteri keuangan dan gubernur Jawa Barat.
Tetapi, terdapat perbedaan data terkait simpanan dana pemda yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui data Bank Indonesia dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BI mencatat dana simpanan pemda mencapai Rp 233,97 triliun per 30 September 2025, sementara data Kemendagri yang diperoleh dari 546 pemda per 17 Oktober 2025 menunjukkan nilai sebesar Rp215 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 18,97 triliun antara data kedua instansi tersebut. Data posisi simpanan perbankan yang dimiliki BI saat ini bersumber dari laporan bulanan seluruh kantor bank.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia (BI) sehingga tidak ada rencana menggelar pertemuan dengan pemda atau BI untuk membahas soal itu.
Menurut dia, koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Baca juga:
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
"Enggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral saja," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10).
Perbedaan data simpanan itu menjadi tanggung jawab BI karena bersumber dari laporan perbankan.
Ia menilai ada daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro yang bunganya lebih rendah sehingga dinilai kurang efisien dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka ngomong akan monitor semua akun satu per satu, ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di checking account, malah lebih rugi lagi," terangnya. (*)
