Pemda Diminta Pastikan Standar Keamanan Transportasi Umum Saat Arus Mudik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 28 Maret 2024
Pemda Diminta Pastikan Standar Keamanan Transportasi Umum Saat Arus Mudik

Ilustrasi: Para penumpang yang turun di Pelabuhan Jayapura, Papua. (ANTARA/HO- Dokumentasi Sakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahptih.com - Pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia diminta untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dalam arus mudik Lebaran.

Pemda diminta untuk memastikan standar keamanan dan keselamatan pada transportasi umum dijalankan dengan benar. Misalnya, ketersediaan pelampung sebagai fasilitas wajib pada kapal-kapal penyeberangan.

Baca juga:

Pelni Berangkatkan 200 Peserta Mudik Gratis Dari Batam ke Jakarta

"Siapkan pelampung. Jadi mohon betul ini wajibkan pelampung, cek terminal dan pelabuhan untuk siapkan pelampung. Ini habit di negara-negara maju sudah dilakukan," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikutip Antara, Kamis (28/3).

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa kecelakaan pada angkutan laut kerap terjadi akibat kelebihan beban atau muatan (overload). Untuk itu, ia mewanti-wanti para bupati agar melakukan pengawasan dengan baik agar arus mudik berjalan lancar.

Baca juga:

Lajur Rest Area KM 208 Tol Palikanci Ditambah untuk Hindari Antrean Pemudik

Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 193,6 juta orang diprediksi melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran tahun ini. Jumlah itu meningkat sekitar 52 persen dibandingkan Idul Fitri 2023 yang tercatat sekitar 123 juta orang.

Dari data tersebut, jika dilihat asal pemudik, lima daerah tertinggi berasal dari Jawa Timur hampir 31,3 juta orang, Jabodetabek 28,43 juta orang, Jawa Tengah 26,11 juta orang, Jawa Barat 22,79 juta orang, dan Sumatera Utara 10,67 juta orang.

Baca juga:

KAI Sebut 57 Persen Tiket KAJJ untuk Mudik Lebaran Sudah Terjual

Sedangkan daerah tujuan pemudik yang paling banyak mengarah ke Jawa Timur dengan perkiraan sekitar 61,6 juta orang, Jawa Tengah 37,6 juta orang, Jawa Barat 32,1 juta orang, Daerah Istimewa Yogyakarta 11,7 juta orang, dan DKI Jakarta 6,4 juta orang.

#Tito Karnavian #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Bagikan