Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk berkaca dari negara lain yang mulai membuka sekolah namun malah menimbulkan blunder dengan ditemukan potensi klaster Corona baru di sekolah.
Retno mengatakan, membuka sekolah tanpa menerapkan protokol kesehatan bisa ditemukan kasus baru karena siswa dan guru tertular COVID-19.
Baca Juga
Update Kasus Corona Rabu (27/5): 7.826 Positif, 510 Orang Meninggal Dunia
"Sekolah malah menjadi klaster baru," kata dia kepada wartawan, Kamis (28/5).
KPAI mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para pakar epidemiologi sebelum memutuskan membuka sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021, tepatnya Juli 2020. IDAI sebagai ahli harus didengar dan dipergunakan rekomendasinya terkait rencana pemerintah membuka sekolah kembali.
"Membuka sekolah harus dipikirkan dengan matang oleh pemerintah pusat dan daerah, karena ini menyangkut keselamatan guru dan terutama keselamatan jutaan anak-anak Indonesia yang menjadi peserta didik dari PAUD sampai SMA/sederajat," ujar Retno.
Retno mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhati-hati mengeluarkan kebijakan dan memperhatikan keselamatan anak. Ini demi melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus superhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah.
"Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak," ungkap wanita yang berprofesi sebagai guru ini.
Dia meminta kepada seluruh dinas pendidikan di provinsi, kota dan kabupaten, segera membuat petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020 yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan virus Corona Covid-19.
"Mengingat pelaksanaan PPDB kali ini di tengah pandemik COVID-19, maka dalam juknis harus mengadopsi protokol kesehatan," kata dia
Ia mengatakan dalam juknis tersebut dinas pendidikan harus menyertakan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.
"Misalnya, pastikan dalam juknis bahwa PPDB dilakukan dengan daring. Jadi tidak perlu datang ke sekolah tujuan. Semua data dapat dikirim secara daring, di mana prosesnya akan dibantu operator sekolah," kata dia.
Pengurus di sekolah asal siswa calon pendaftar juga disarankan untuk memasukkan nilai para siswa calon pendaftar di kanal nilai dinas pendidikan setempat sehingga datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Ini semua demi mencegah kerumunan di sekolah tujuan," kata Retno.
Hanya saja, kata dia, jika orang tua calon siswa tidak mampu mengakses internet, maka yang bersangkutan boleh datang ke sekolah terdekat untuk dibantu memasukkan data calon peserta didik.
"Tentu saja ini perlu dilakukan dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan saat tiba di sekolah tujuan," katanya.
Baca Juga
Gugus Tugas Ungkap Kelompok Ini Lebih Berisiko Meninggal Akibat Corona
Sementara itu, KPAI juga mendorong dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk segera menetapkan zonasi di wilayahnya dan dicantumkan dalam juknis PPDB, sehingga masyarakat.
Terutama para orang tua pendaftar, segera dapat mengetahui dan bersiap mendaftarkan anaknya sebagai peserta didik baru di sekolah tujuan sesuai pembagian zonasi di wilayahnya. (Knu)
