Pembukaan Masa Sidang Ketiga: 99 Hadir Fisik dan 234 Virtual, Kemana 241 Sisanya?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 11 Januari 2022
Pembukaan Masa Sidang Ketiga: 99 Hadir Fisik dan 234 Virtual, Kemana 241 Sisanya?

DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, Selasa (11/1) (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, Selasa (11/1). Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selain itu, rapat dihadiri Ketua DPR Puan Maharani serta pimpinan DPR lain, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan

Berdasarkan catatan dari Kesetjenan DPR, rapat paripurna dihadiri oleh 99 Anggota secara fisik dan 234 virtual. Total yang hadir ada 334 anggota.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim sidang Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2021-2022 resmi dibuka," sambung Cak Imin.

Rapat Paripurna DPR.  (Foto: Antara)
Ilustrasi: Rapat Paripurna DPR. (Foto: Antara)

Sementara, total anggota DPR periode 2019-2024 berjulmlah 575 anggota. Sehingga, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, anggota yang tidak hadir sebanyak 241.

Sesuai hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tertanggal 3 November 2021 tentang Kehadiran Fisik Anggota DPR rapat dibatasi maksimal 75 persen.

Baca Juga:

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Selain Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2021-2021, rapat paripurna juga akan dilanjutkan dengan agenda Pergantian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (Pon)

#DPR #DPR RI #Gedung DPR #Pamdal DPR #Setjen DPR #Anggota DPR #Kinerja DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Bagikan