Pembukaan Masa Sidang Ketiga: 99 Hadir Fisik dan 234 Virtual, Kemana 241 Sisanya?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 11 Januari 2022
Pembukaan Masa Sidang Ketiga: 99 Hadir Fisik dan 234 Virtual, Kemana 241 Sisanya?

DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, Selasa (11/1) (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, Selasa (11/1). Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selain itu, rapat dihadiri Ketua DPR Puan Maharani serta pimpinan DPR lain, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan

Berdasarkan catatan dari Kesetjenan DPR, rapat paripurna dihadiri oleh 99 Anggota secara fisik dan 234 virtual. Total yang hadir ada 334 anggota.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim sidang Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2021-2022 resmi dibuka," sambung Cak Imin.

Rapat Paripurna DPR.  (Foto: Antara)
Ilustrasi: Rapat Paripurna DPR. (Foto: Antara)

Sementara, total anggota DPR periode 2019-2024 berjulmlah 575 anggota. Sehingga, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga, anggota yang tidak hadir sebanyak 241.

Sesuai hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tertanggal 3 November 2021 tentang Kehadiran Fisik Anggota DPR rapat dibatasi maksimal 75 persen.

Baca Juga:

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Selain Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2021-2021, rapat paripurna juga akan dilanjutkan dengan agenda Pergantian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (Pon)

#DPR #DPR RI #Gedung DPR #Pamdal DPR #Setjen DPR #Anggota DPR #Kinerja DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Bagikan