Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 November 2022
Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11).

Dalam kesempatan itu, Megawati mengisahkan dialognya dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George Bush Jr terkait rencana negara itu menyerang Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Kisah tersebut disampaikan Megawati saat menjelaskan pentingnya ide membangun tata dunia baru yang disampaikan Proklamator RI Sukarno, serta kebutuhan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

FX Rudy Harap Ganjar Dapat Rekomendasi dari Megawati sebagai Capres

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa gerak mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan, tidak pernah mengenal kata akhir. Satu tahun sebelum Gerakan Non Blok, Sukarno menyampaikan pidato di PBB yang dikenal dengan sebutan “To Build The World A New” atau Membangun Tata Dunia Baru.

Pidato itu mendapatkan standing ovation dari politisi internasional yang bermakna sebuah penghargaan yang luar biasa. Artinya, apa yang dikatakan Sukarno dalam pidatonya diterima oleh banyak kalangan di dunia ini.

Tapi persoalannya, kata Megawati, bagaimana mewujudkan apa yang diminta oleh Bung Karno itu. Bung Karno dengan gamblang mengusulkan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB. Lalu usul memindahkan Markas PBB ke negara netral, di luar wilayah ketegangan Perang Dingin pada waktu itu. Dan, mengusulkan perubahan Piagam PBB dengan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila.

Menurut Megawati, kesetaraan antarnegara itu belum terwujud di PBB. Contohnya, soal iuran negara ke PBB, yang pernah ditanyakannya langsung ke Sekjen PBB. Dijawab bahwa negara besar praktis memberikan bantuan lebih besar. Dengan begitu, tentunya wewenang negara besar jadi seakan lebih besar.

“Jadi negara besar, praktis itu yang memberikan bantuan yang lebih besar. Nah yang lain tentu seperti apa jadinya, seperti tidak ada kesamaan, tidak ada kesetaraan,” kata Megawati.

Bung Karno, kata Megawati, juga menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh ditentukan hanya oleh negara yang memiliki hak veto di PBB. Setiap bangsa harusnya diberi kehormatan yang sama.

“Berbagai perubahan fundamental atas lembaga dunia PBB tersebut sangat diperlukan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sudah tidak mampu meredam konflik. Padahal kan sebenarnya, kalau bisa yang memutuskan itu PBB,” ujarnya.

Megawati lalu memberi contoh bagaimana dialognya dengan Presiden Amerika George W Bush Jr. Bush mengatakan akan menyerang Irak dengan cara kilat. Ia menjawab, AS seharusnya mendapatkan izin dari PBB. Megawati lalu mempertanyakan maksud serangan kilat oleh AS ke Irak.

“Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer?" itu yang saya tanya. ‘Satu jam kah, satu hari kah, seminggu kah, sebulan kah?’ Jadi kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, ‘Kamu itu kok pintar ya Mega’. Saya diam saja, terus saya tanya, "Kok kamu bilang begitu?" beber Megawati.

“Saya kan mesti tahu dong, ini juga karena saya harus juga berbicara mengenai Pancasila dan juga dengan Dasa Sila Bandung-nya, karena saya berkewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, karena saya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan. Itu kayanya idenya seperti zaman Jerman mengatakan Blitzkrieg, perang cepat. Saya pikirnya begitu.”

Baca Juga:

Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024

“Tapi kan pada keadaannya ternyata waktu itu beliau agak sedikit marah, dia bilang begini, 'Kamu selalu bela Saddam Husein?'. Saya enggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apa pun juga kan menderita. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu enggak cocok dengan Saddam Husein, sudahkah ada ahli Islam-mu yang harusnya menerangkan, Saddam Husein itu siapa?" saya bilang begitu.”

“Tapi akhirnya tetap saja toh diserang,” tegas Megawati.

Dari contoh itu, Megawati menilai, wajar jika dianggap PBB tidak bisa lagi meredam konflik. Apalagi dengan makin meningkatnya teknologi, termasuk sebagai ancaman senjata pemusnah.

“Jadi, alatnya itu harus cepat dan akibatnya massal, seperti kita tahu Hiroshima-Nagasaki itu percobaan, tapi telak ya dan sampai hari ini dampaknya masih sangat terlihat. Seperti apa rakyat Jepang yang tidak berdosa harus menerima penderitaannya, akibat radiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan struktur PBB dianggap sudah tidak relevan, karena struktur Dewan Keamanan PBB tidak sesuai lagi dengan cara pandang seperti pada tahun 1960 di mana solidaritas, kerja sama antarbangsa, dan pembangunan ekonomi lebih dikedepankan.

“Tidak lagi melihat siapa kamu, siapa dia, kamu harusnya begini, sana harusnya begitu. Sehingga, umat manusia itu juga bisa bersama," katanya.

"Jadi saya berkeyakinan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu, pikirannya itu lho sampai begitu multidimensi. Dia ikuti dan itu tentu perasan, gemblengan waktu keluar-masuk penjara, dibuang dan lain sebagainya juga bukan berarti mengecilkan founding fathers yang lain, tidak. Tapi kan kelihatan ekstraksinya, sehingga bisa memberikan sebuah jalan pikir,” beber Megawati.

Tapi anehnya, lanjut Megawati, kebesaran seorang Sukarno di dunia itu, justru hilang di Indonesia. Yakni sejak 1965 ketika terjadinya de-Sukarnoisasi.

“Bayangkan, sampai saya pikir aduh sayang banget ya, sebuah pikiran-pikiran dari orang yang dilahirkan di dunia ini, diabaikan oleh bangsanya begitu saja. Saya cuma suka berpikir, padahal ada mutiara. Ini diabaikan sekian tahun oleh bangsa Indonesia. (Padahal) This is history, our nation history,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

#Megawati Soekarnoputri #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Indonesia
PDIP Beri Penghargaan 6 Kader Pelopor di HUT ke-53, Ada Ribka Tjiptaning Hingga FX Rudy
Penghargaan ini menjadi simbol penghormatan atas perjuangan kader PDIP yang konsisten mengabdi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
PDIP Beri Penghargaan 6 Kader Pelopor di HUT ke-53, Ada Ribka Tjiptaning Hingga FX Rudy
Indonesia
Aksi Militer AS Culik Presiden Maduro di Mata Megawati: Wujud Penjajahan Modern
Operasi militer AS menculik Presiden Maduro merupakan pelanggaran berat kedaulatan Venezuela dan hukum internasional, serta memicu kecaman dunia internasional.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Aksi Militer AS Culik Presiden Maduro di Mata Megawati: Wujud Penjajahan Modern
Indonesia
Ajak Kader Bantu Korban Bencana Sumatera, Megawati: Buktikan Kalian Orang PDIP
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi ideologis kepada seluruh kader PDIP untuk bergotong royong menolong korban bencana alam di Sumatera.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Ajak Kader Bantu Korban Bencana Sumatera, Megawati: Buktikan Kalian Orang PDIP
Bagikan