Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 November 2022
Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11).

Dalam kesempatan itu, Megawati mengisahkan dialognya dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George Bush Jr terkait rencana negara itu menyerang Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Kisah tersebut disampaikan Megawati saat menjelaskan pentingnya ide membangun tata dunia baru yang disampaikan Proklamator RI Sukarno, serta kebutuhan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

FX Rudy Harap Ganjar Dapat Rekomendasi dari Megawati sebagai Capres

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa gerak mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan, tidak pernah mengenal kata akhir. Satu tahun sebelum Gerakan Non Blok, Sukarno menyampaikan pidato di PBB yang dikenal dengan sebutan “To Build The World A New” atau Membangun Tata Dunia Baru.

Pidato itu mendapatkan standing ovation dari politisi internasional yang bermakna sebuah penghargaan yang luar biasa. Artinya, apa yang dikatakan Sukarno dalam pidatonya diterima oleh banyak kalangan di dunia ini.

Tapi persoalannya, kata Megawati, bagaimana mewujudkan apa yang diminta oleh Bung Karno itu. Bung Karno dengan gamblang mengusulkan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB. Lalu usul memindahkan Markas PBB ke negara netral, di luar wilayah ketegangan Perang Dingin pada waktu itu. Dan, mengusulkan perubahan Piagam PBB dengan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila.

Menurut Megawati, kesetaraan antarnegara itu belum terwujud di PBB. Contohnya, soal iuran negara ke PBB, yang pernah ditanyakannya langsung ke Sekjen PBB. Dijawab bahwa negara besar praktis memberikan bantuan lebih besar. Dengan begitu, tentunya wewenang negara besar jadi seakan lebih besar.

“Jadi negara besar, praktis itu yang memberikan bantuan yang lebih besar. Nah yang lain tentu seperti apa jadinya, seperti tidak ada kesamaan, tidak ada kesetaraan,” kata Megawati.

Bung Karno, kata Megawati, juga menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh ditentukan hanya oleh negara yang memiliki hak veto di PBB. Setiap bangsa harusnya diberi kehormatan yang sama.

“Berbagai perubahan fundamental atas lembaga dunia PBB tersebut sangat diperlukan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sudah tidak mampu meredam konflik. Padahal kan sebenarnya, kalau bisa yang memutuskan itu PBB,” ujarnya.

Megawati lalu memberi contoh bagaimana dialognya dengan Presiden Amerika George W Bush Jr. Bush mengatakan akan menyerang Irak dengan cara kilat. Ia menjawab, AS seharusnya mendapatkan izin dari PBB. Megawati lalu mempertanyakan maksud serangan kilat oleh AS ke Irak.

“Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer?" itu yang saya tanya. ‘Satu jam kah, satu hari kah, seminggu kah, sebulan kah?’ Jadi kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, ‘Kamu itu kok pintar ya Mega’. Saya diam saja, terus saya tanya, "Kok kamu bilang begitu?" beber Megawati.

“Saya kan mesti tahu dong, ini juga karena saya harus juga berbicara mengenai Pancasila dan juga dengan Dasa Sila Bandung-nya, karena saya berkewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, karena saya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan. Itu kayanya idenya seperti zaman Jerman mengatakan Blitzkrieg, perang cepat. Saya pikirnya begitu.”

Baca Juga:

Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024

“Tapi kan pada keadaannya ternyata waktu itu beliau agak sedikit marah, dia bilang begini, 'Kamu selalu bela Saddam Husein?'. Saya enggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apa pun juga kan menderita. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu enggak cocok dengan Saddam Husein, sudahkah ada ahli Islam-mu yang harusnya menerangkan, Saddam Husein itu siapa?" saya bilang begitu.”

“Tapi akhirnya tetap saja toh diserang,” tegas Megawati.

Dari contoh itu, Megawati menilai, wajar jika dianggap PBB tidak bisa lagi meredam konflik. Apalagi dengan makin meningkatnya teknologi, termasuk sebagai ancaman senjata pemusnah.

“Jadi, alatnya itu harus cepat dan akibatnya massal, seperti kita tahu Hiroshima-Nagasaki itu percobaan, tapi telak ya dan sampai hari ini dampaknya masih sangat terlihat. Seperti apa rakyat Jepang yang tidak berdosa harus menerima penderitaannya, akibat radiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan struktur PBB dianggap sudah tidak relevan, karena struktur Dewan Keamanan PBB tidak sesuai lagi dengan cara pandang seperti pada tahun 1960 di mana solidaritas, kerja sama antarbangsa, dan pembangunan ekonomi lebih dikedepankan.

“Tidak lagi melihat siapa kamu, siapa dia, kamu harusnya begini, sana harusnya begitu. Sehingga, umat manusia itu juga bisa bersama," katanya.

"Jadi saya berkeyakinan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu, pikirannya itu lho sampai begitu multidimensi. Dia ikuti dan itu tentu perasan, gemblengan waktu keluar-masuk penjara, dibuang dan lain sebagainya juga bukan berarti mengecilkan founding fathers yang lain, tidak. Tapi kan kelihatan ekstraksinya, sehingga bisa memberikan sebuah jalan pikir,” beber Megawati.

Tapi anehnya, lanjut Megawati, kebesaran seorang Sukarno di dunia itu, justru hilang di Indonesia. Yakni sejak 1965 ketika terjadinya de-Sukarnoisasi.

“Bayangkan, sampai saya pikir aduh sayang banget ya, sebuah pikiran-pikiran dari orang yang dilahirkan di dunia ini, diabaikan oleh bangsanya begitu saja. Saya cuma suka berpikir, padahal ada mutiara. Ini diabaikan sekian tahun oleh bangsa Indonesia. (Padahal) This is history, our nation history,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

#Megawati Soekarnoputri #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
Dunia di Ambang Krisis, Tinggi Permukaan Laut Naik 2 Kali Lipat dalam 10 Tahun
Jika tren ini berlanjut, jutaan orang di wilayah pesisir akan menghadapi banjir rob, hilangnya lahan, dan krisis pangan akibat rusaknya ekosistem laut.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Dunia di Ambang Krisis, Tinggi Permukaan Laut Naik 2 Kali Lipat dalam 10 Tahun
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap Indonesia berhasil menekan karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir saat forum PBB di New York.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
PDIP Peringati 71 Tahun KAA, Warisan Paling Gemilang Presiden Soekarno
Bung Karno telah meramalkan ketidakstabilan akibat kapitalisme dan imperialisme sejak dekade 1920-an.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
PDIP Peringati 71 Tahun KAA, Warisan Paling Gemilang Presiden Soekarno
Indonesia
Terima Dubes Jerman, Megawati Ingatkan Antisipasi Krisis Global
Dubes Jerman kagum dengan peran Soekarno saat ini dalam menggerakkan kebangkitan negara di wilayah Asia dan Afrika.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Terima Dubes Jerman, Megawati Ingatkan Antisipasi Krisis Global
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Indonesia Gaungkan Perlindungan Pasukan PBB, 72 Negara Beri Dukungan
Indonesia bersama 72 negara di PBB menyerukan perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon usai serangan yang menewaskan tiga prajurit RI dan melukai sejumlah personel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Indonesia Gaungkan Perlindungan Pasukan PBB, 72 Negara Beri Dukungan
Bagikan