Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 November 2022
Pembukaan Bandung-Belgrade-Havana, Megawati Dorong Kesetaraan Negara di Dunia

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana. (Foto: Ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11).

Dalam kesempatan itu, Megawati mengisahkan dialognya dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George Bush Jr terkait rencana negara itu menyerang Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Kisah tersebut disampaikan Megawati saat menjelaskan pentingnya ide membangun tata dunia baru yang disampaikan Proklamator RI Sukarno, serta kebutuhan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

FX Rudy Harap Ganjar Dapat Rekomendasi dari Megawati sebagai Capres

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa gerak mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan, tidak pernah mengenal kata akhir. Satu tahun sebelum Gerakan Non Blok, Sukarno menyampaikan pidato di PBB yang dikenal dengan sebutan “To Build The World A New” atau Membangun Tata Dunia Baru.

Pidato itu mendapatkan standing ovation dari politisi internasional yang bermakna sebuah penghargaan yang luar biasa. Artinya, apa yang dikatakan Sukarno dalam pidatonya diterima oleh banyak kalangan di dunia ini.

Tapi persoalannya, kata Megawati, bagaimana mewujudkan apa yang diminta oleh Bung Karno itu. Bung Karno dengan gamblang mengusulkan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB. Lalu usul memindahkan Markas PBB ke negara netral, di luar wilayah ketegangan Perang Dingin pada waktu itu. Dan, mengusulkan perubahan Piagam PBB dengan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila.

Menurut Megawati, kesetaraan antarnegara itu belum terwujud di PBB. Contohnya, soal iuran negara ke PBB, yang pernah ditanyakannya langsung ke Sekjen PBB. Dijawab bahwa negara besar praktis memberikan bantuan lebih besar. Dengan begitu, tentunya wewenang negara besar jadi seakan lebih besar.

“Jadi negara besar, praktis itu yang memberikan bantuan yang lebih besar. Nah yang lain tentu seperti apa jadinya, seperti tidak ada kesamaan, tidak ada kesetaraan,” kata Megawati.

Bung Karno, kata Megawati, juga menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh ditentukan hanya oleh negara yang memiliki hak veto di PBB. Setiap bangsa harusnya diberi kehormatan yang sama.

“Berbagai perubahan fundamental atas lembaga dunia PBB tersebut sangat diperlukan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sudah tidak mampu meredam konflik. Padahal kan sebenarnya, kalau bisa yang memutuskan itu PBB,” ujarnya.

Megawati lalu memberi contoh bagaimana dialognya dengan Presiden Amerika George W Bush Jr. Bush mengatakan akan menyerang Irak dengan cara kilat. Ia menjawab, AS seharusnya mendapatkan izin dari PBB. Megawati lalu mempertanyakan maksud serangan kilat oleh AS ke Irak.

“Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer?" itu yang saya tanya. ‘Satu jam kah, satu hari kah, seminggu kah, sebulan kah?’ Jadi kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, ‘Kamu itu kok pintar ya Mega’. Saya diam saja, terus saya tanya, "Kok kamu bilang begitu?" beber Megawati.

“Saya kan mesti tahu dong, ini juga karena saya harus juga berbicara mengenai Pancasila dan juga dengan Dasa Sila Bandung-nya, karena saya berkewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, karena saya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan. Itu kayanya idenya seperti zaman Jerman mengatakan Blitzkrieg, perang cepat. Saya pikirnya begitu.”

Baca Juga:

Keputusan Megawati Jadi Penentu Ganjar Maju Capres 2024

“Tapi kan pada keadaannya ternyata waktu itu beliau agak sedikit marah, dia bilang begini, 'Kamu selalu bela Saddam Husein?'. Saya enggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apa pun juga kan menderita. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu enggak cocok dengan Saddam Husein, sudahkah ada ahli Islam-mu yang harusnya menerangkan, Saddam Husein itu siapa?" saya bilang begitu.”

“Tapi akhirnya tetap saja toh diserang,” tegas Megawati.

Dari contoh itu, Megawati menilai, wajar jika dianggap PBB tidak bisa lagi meredam konflik. Apalagi dengan makin meningkatnya teknologi, termasuk sebagai ancaman senjata pemusnah.

“Jadi, alatnya itu harus cepat dan akibatnya massal, seperti kita tahu Hiroshima-Nagasaki itu percobaan, tapi telak ya dan sampai hari ini dampaknya masih sangat terlihat. Seperti apa rakyat Jepang yang tidak berdosa harus menerima penderitaannya, akibat radiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan struktur PBB dianggap sudah tidak relevan, karena struktur Dewan Keamanan PBB tidak sesuai lagi dengan cara pandang seperti pada tahun 1960 di mana solidaritas, kerja sama antarbangsa, dan pembangunan ekonomi lebih dikedepankan.

“Tidak lagi melihat siapa kamu, siapa dia, kamu harusnya begini, sana harusnya begitu. Sehingga, umat manusia itu juga bisa bersama," katanya.

"Jadi saya berkeyakinan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu, pikirannya itu lho sampai begitu multidimensi. Dia ikuti dan itu tentu perasan, gemblengan waktu keluar-masuk penjara, dibuang dan lain sebagainya juga bukan berarti mengecilkan founding fathers yang lain, tidak. Tapi kan kelihatan ekstraksinya, sehingga bisa memberikan sebuah jalan pikir,” beber Megawati.

Tapi anehnya, lanjut Megawati, kebesaran seorang Sukarno di dunia itu, justru hilang di Indonesia. Yakni sejak 1965 ketika terjadinya de-Sukarnoisasi.

“Bayangkan, sampai saya pikir aduh sayang banget ya, sebuah pikiran-pikiran dari orang yang dilahirkan di dunia ini, diabaikan oleh bangsanya begitu saja. Saya cuma suka berpikir, padahal ada mutiara. Ini diabaikan sekian tahun oleh bangsa Indonesia. (Padahal) This is history, our nation history,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

#Megawati Soekarnoputri #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Indonesia
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
PBB menyoroti kekerasan demo di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
Dunia
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Indonesia
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Bahwa bangsa kita hadir di tengah dunia bukan sekedar penonton
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Indonesia
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Ini akan menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama Indonesia yang hadir secara langsung dalam acara tersebut setelah satu dekade
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Presiden Prabowo dapat memberi masukan kepada negara-negara anggota PBB mengenai tatanan dunia ke depan, dan penekanan terhadap multilateralisme.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Indonesia
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Prabowo dijadwalkan berpidato pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Indonesia
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Bagikan