Andika Pratama
MerahPutih.com - Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menyebutkan, pembukaan blokir atas layanan data internet dilakukan di 19 Kabupaten di Provinsi Papua.
Beberapa wilayah tersebut antara lain Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.
Baca Juga
Internet di Papua Dibatasi, Moeldoko: Prioritaskan Keamanan Nasional
Pembukaan blokir atas layanan data internet juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yakni: Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.
Sementara, ada beberapa wilayah yang masih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Alasannya karena di daerah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Untuk 10 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Ferdinandus dalam keterangan persnya, Kamis (5/9)
Menurut Ferdinandus, pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal.
Baca Juga
Veronica Koman Jadi Tersangka, Pemerintah Tak Paham Selesaikan Masalah Papua
Serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.
Meski demikian, Ferdinandus mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial.
"Tujuannya agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," kata dia.
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah pembatasan akses internet sengaja dilakukan untuk menutupi peristiwa sebenarnya yang terjadi di Papua. Menurutnya, pembatasan itu guna menyebarnya berita hoaks.
Baca Juga
Pemblokiran Layanan Internet di Papua Demi Keamanan Nasional
"Dibatasi dulu untuk menghindari berita hoaks itu meluas di masyarakat dan memicu anarkis terjadi," tutur Dedi beberapa waktu lalu.
Dedi menyebut, tidak ada pembatasan akses informasi dari Papua. Rencananya juga akan ada media center yang dibentuk khusus terkait kabar terbaru atas kondisi di sana. (Knu)
