Mula Akmal
MerahPutih.com - Tak hanya pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, ternyata transaksi pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi juga menggunakan aplikasi MyPertamina.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan baru pemerintah ini menyusahkan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat mempunyai telepon seluler, mengingat tabung LPG 3 kg merupakan program subsidi bagi masyarakat miskin.
Baca Juga:
Lebih lanjut, tidak semua masyarakat lihai dalam memakai telepon genggam. Maka, tegasnya, aturan baru pemerintah ini akan mempersulit.
"Ini saya engga jelas ini, pemerintah membuat masyarakat nambah susah tambah ribet. Jadi bukannya kita engga mau tapi harus melalui proses yang panjang," ucap Trubus, saat dihubungi MerahPutih.com, Kamis (30/6).
Menurut Trubus, kebijakan pembelian LPG 3 kg ini harus melalui edukasi dan sosialisasi secara terus menerus, bukan seperti sekarang ini diterbitkan secara mendadak.
Ucapnya lagi, peralihan pembelian BBM dan LPG 3 kg dengan sistem digital harus dibarengi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Sebab, tidak semua lokasi di Indonesia mendapat sinyal atau akses jaringan komunikasi yang baik.
"Untuk menengah bawah itu, ada yang di perkotaan belum yang di pedesaan dan pegunungan juga bagaimana. Karena meraka kan minim sinyal, hp belum tentu punya kan gitu," paparnya.
Baca Juga:
Kata dia, banyak hal juga yang harus dijalankan masyarakat untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg. Untuk membeli dengan transaksi digital, masyarakat perlu mengisi uang atau top up ke MyPertamina. Proses ini pula akan memberatkan masyarakat karena akan ada pajak traksaksi yang akan dibebankan warga.
"Banyak hal yang harus dilalui. Masyarakat jadi berat kasihan. Jadi ini saya khawatir kebijakan ini malah jadi kontra produktif," tegas dia.
Trubus berpendapat, mestinya aturan pembelian LPG 3 kg ini tidak perlu menggunakan MyPertamina. Harusnya, PT Pertamina menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.
Jadi intinya, lanjut Trubus, PT Pertamina harus koordinasi dengan DTKS karena datanya sudah ada di Kemensos. Bukan ujug-ujug membuat aturan yang menyulitkan masyarakat dengan MyPertamina.
Ia pun menduga, penerapan aturan ini tidak melibatkan atau tidak berdiskusi dahulu dengan masyarakat.
"Jadi sekarang kan juga masalahnya kalau pun datanya terkumpul apa ga khawatir datanya itu bocor nanti. Loh kita kan belum ada UUD perlindungan data pribadi," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Libur Lebaran
