Pangkalan di Kota Yogyakarta Batasi Pembeli LPG 3 KG

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Maret 2022
Pangkalan di Kota Yogyakarta Batasi Pembeli LPG 3 KG

Pengiriman elpiji 3 Kg . (Foto: humas Pertamina)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilik pangkalan elpiji subsidi tiga kilogram di Kota Yogyakarta mulai membatasi penjualan. Pembatasan dilakukan untuk menekan panik buying gas melon dampak meningkatnya harga elpiji non subsidi.

Salah seorang pemilik pangkalan elpiji subsidi Wiratmadi Dirgantoro, menjelaskan, para pelanggan ini berasal dari perorangan rumah tangga, UKM, dan pengecer yang berada di sekitar pangkalan dan sudah rutin melakukan pembelian LPG 3 KG.

Baca Juga:

Pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram Dirancang Hanya Bagi Pemilik Kartu Sembako

"Di pangkalan sudah kami data daftar konsumen rutin. Jadi, kami hanya melayani mereka yang sudah terdaftar. Di luar daftar tidak bisa dilayani," kata Geneng Kecamatan Gondokusuman di Yogyakarta, Senin (06/03).

Selain itu, pembatasan untuk mematuhi aturan dari PT Pertamina, karena telah menetapkan sasaran penjualan serta kuota penjualan setiap bulan kepada pangkalan.

Dalam sebulan, Wiratmadi menjual sekitar 800 tabung elpiji tiga kilogram. jumlah tersebut dialokasikan 50 persen untuk kebutuhan rumah tangga dan sisanya untuk memenuhi permintaan UKM serta pengecer.

"Harga satu tabung Rp 15.500 sesuai harga eceran tertinggi. Saat ini tidak ada kenaikan harga LPG subsidi dilevel pangkalan," katanya.

Ia tidak menampik terkadang ada pedagang dari luar area yang ingin membeli gas ditempatnya. Namun langsung ditolak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono berharap, tidak ada pergeseran pembelian ke elpiji tiga kilogram menyusul meningkatnya harga elpiji non subsidi.

"Peruntukan elpiji subsidi sudah jelas untuk masyarakat miskin. Sudah ada segmennya masing-masing," katanya.

Pengiriman elpiji 3 Kg. (Foto: humas Pertamina)
Pengiriman elpiji 3 Kg. (Foto: humas Pertamina)

Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Yogyakarta berencana melakukan pengawasan penjualan elpiji subsidi untuk memastikan tidak ada pergeseran penjualan dan elpiji tiga kilogram tetap dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

"Jangan sampai digunakan oleh warga yang tidak berhak. Memang potensi pergeseran konsumsi ini menjadi kekhawatiran kami, makanya perlu dilakukan pengawasan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dimungkinkan untuk mengajukan usulan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji tiga kilogram karena selisih yang terlampau jauh dengan elpiji non subsidi.

"Jika melihat kondisi di lapangan, maka dimungkinkan bisa diusulkan pada harga Rp 18.000 per tabung sesuai harga di tingkat masyarakat saat ini. Tetapi, penentuan HET ini tentu perlu dibahas bersama dengan DIY. Dan jangan sampai memberatkan masyarakat," katanya. (Patricia Vicka/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Subsidi Belum Dicabut Kok Harga Gas Elpiji 3 Kg di Medan Naik?

#Gas #Gas Elpiji 3 Kg #BBM #Harga BBM #BBM Bersubsidi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
CBA bahkan memprediksi dampak buruk jika kebijakan ini terus diterapkan, yaitu potensi gulung tikarnya banyak SPBU swasta
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
Dunia
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Para korban sedang berebut mengambil bahan bakar minyak (BBM) dari truk yang terguling itu sebelum ledakan dahsyat terjadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Indonesia
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Implementasi E10 harus bertahap, tidak tiba-tiba, serta didukung oleh insentif fiskal dan regulasi yang memadai
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Indonesia
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan peta jalan implementasi BBM E10 sebagai bagian dari transisi energi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
Indonesia
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
Langkah ini bukan hanya bertujuan mencapai kemandirian
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
Indonesia
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Saat ini, penerapan bioetanol belum bersifat mandatori
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Indonesia
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Pada kendaraan berteknologi lama umumnya produksi sebelum 2010, materialnya belum comply etanol dalam persentase lebih dari 5 persen
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Indonesia
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia
Pengembangan industri bioetanol dalam negeri, berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia
Indonesia
BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen
E10 secara langsung saat ini belum tepat
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen
Indonesia
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Bahlil menekankan bahwa apresiasi terhadap investasi tidak berarti perusahaan swasta mendapatkan kelonggaran penuh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Bagikan